MK

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya terkait ketentuan mengenai redenominasi rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang advokat, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, yang mempersoalkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) […]

Jakarta, Moralita.com – Suasana ruang rapat Komisi III DPR RI memanas saat para legislator menyampaikan kritik tajam terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait putusan-putusan yang dinilai inkonsisten dan memicu polemik di tengah masyarakat. Dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (9/7) di Gedung DPR RI, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan hadir mewakili lembaga yudikatif tersebut. […]

Jakarta, Moralita.com –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah diprediksi berpotensi mengabaikan mandat rakyat yang telah diberikan melalui Pemilu Serentak 2024. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, yang menyoroti implikasi konstitusional dan administratif dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam […]

Jakarta, Moralita.com — Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan monumental yang mengubah peta penyelenggaraan Pemilu nasional dan daerah. Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu lokal atau daerah harus dipisahkan dari pemilu nasional dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah seluruh tahapan pemilu nasional rampung. Wakil […]

Mojokerto, Moralita.com — Mencuat kembali indikasi kuat terjadinya pelanggaran serius perbankan, kali ini terkait kucuran fasilitas kredit pribadi Rp 3,3 Miliar untuk Komisaris dan Direktur Utama BPR Majatama pada Juli-Agustus 2024. Berdasarkan hasil investigasi FKI-1, fasilitas kredit jumbo tersebut diberikan kepada pejabat tinggi BPR Majatama disinyalir menggunakan jaminan yang tidak layak (marketable), bertentangan dengan aturan […]

JJakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya dapat dilakukan oleh korban individu. Putusan ini sekaligus menegaskan pelarangan bagi institusi negara, korporasi, profesi, maupun jabatan untuk mengajukan laporan dalam perkara serupa. Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Dewan […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2024.   Keputusan tersebut diambil setelah Mahkamah menemukan bukti keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas, diketahui Yandri Susanto sebagai […]

Mahakam Ulu, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu nomor urut 3, Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah, dari kepesertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mahulu 2024. Selain itu, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di […]

Mojokerto, Moralita.com – Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil Kabupaten Mojokerto, Dr. Suwandy Firdaus, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dengan putusan ini, kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi membacakan amar putusan dalam perkara Nomor 265/PHPU.Gub-XXXIII/2025 terkait sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024, pada Selasa (4/2) pukul 21.05 WIB. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon setelah menilai bahwa dalil-dalil yang disampaikan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mahkamah menyatakan […]