Rektor Paramadina: Pemerintahan Prabowo Harus Bebas dari Campur Tangan Relawan
Oleh Redaksi Moralita — Senin, 11 Agustus 2025 08:48 WIB
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.
Jakarta, Moralita.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan terbebas dari intervensi kelompok relawan dalam pengelolaan negara. Peringatan tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, yang menilai keterlibatan relawan dalam sistem pemerintahan berpotensi merusak tatanan demokrasi.
Menurut Prof. Didik, pengalaman selama era Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa relawan kerap menjelma menjadi entitas politik permanen yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan. “Selama 10 tahun terakhir, relawan berfungsi sebagai entitas politik yang seakan memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara. Ini tidak boleh terulang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8).
Ia menegaskan, keberadaan organisasi ekstra-legal seperti kelompok relawan tidak seharusnya masuk dalam tiga pilar sistem pemerintahan — eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Mereka tidak memiliki legitimasi hukum maupun mandat konstitusional, tetapi menjalankan fungsi politik dan kekuasaan karena memiliki akses langsung ke presiden. Marwah pemerintahan harus dijaga dari intervensi semacam ini,” tegasnya.
Prof. Didik menilai, pemerintahan Presiden Prabowo harus secara mutlak bebas dari organisasi ekstra-konstitusional. Menurutnya, jika praktik tersebut dibiarkan, “penyakit lama” dalam demokrasi akan terus berlanjut.
Ia juga mengkritik praktik pada masa pemerintahan Jokowi, yang dinilainya memberi ruang bagi organisasi relawan untuk masuk ke lingkaran kekuasaan. “Hal seperti ini menggerus dan merusak demokrasi secara fatal. Pemerintahan Prabowo harus menutup rapat pintu terhadap upaya kelompok relawan menjadi ‘penumpang gelap’ dalam kekuasaan, dan mengembalikannya ke jalur hukum yang sah,” pungkasnya.
- Penulis: Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar