Wali Kota Cirebon Pastikan Batalkan Kenaikan PBB hingga 1.000 Persen
Oleh Redaksi — Sabtu, 16 Agustus 2025 09:41 WIB
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.
Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan akan membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat direncanakan berlaku mulai tahun 2026. Kepastian itu disampaikan Edo ketika menanggapi pertanyaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sebuah video TikTok yang kemudian beredar luas di grup WhatsApp Humas Pemerintah Kota Cirebon pada Kamis (14/8).
Dalam video tersebut, Dedi menyinggung rencana kenaikan PBB yang nilainya disebut-sebut mencapai hingga 1.000 persen. Menanggapi hal itu, Edo menjelaskan bahwa kebijakan dimaksud bukan berasal dari pemerintahannya, melainkan keputusan yang diambil pada masa Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon tahun 2024.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan kebijakan yang diputuskan pada periode sebelumnya akan segera dievaluasi dan dikembalikan ke ketentuan awal sebelum mengalami kenaikan signifikan.
“Saya akan berpihak kepada rakyat. Karena itu, keputusan pada 2024 akan saya turunkan kembali,” tegas Edo, dikutip dari RMOLJabar.
Kebijakan kenaikan PBB tersebut sebelumnya menuai gelombang penolakan dari masyarakat. Sejumlah warga Kota Cirebon merasa terbebani lantaran tagihan pajak mereka meningkat tajam.
Salah satunya dialami oleh Darma Suryapranata (83), tokoh masyarakat sekaligus sesepuh komunitas Tionghoa dan lintas agama di Kota Cirebon. Ia mengaku terkejut saat menerima tagihan PBB tahun 2024 yang naik drastis dibanding tahun sebelumnya.
“Awalnya saya tidak tahu. Setelah dicek, ternyata tagihan PBB saya mencapai Rp65 juta, padahal pada 2023 hanya Rp6,3 juta. Kenaikannya sampai 1.000 persen. Tentu saya sangat kaget,” ungkap Darma kepada wartawan, Rabu malam (13/8).
Menurut Darma, kebijakan tersebut tidak tepat waktu karena muncul saat kondisi ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19.
“Pemerintah bilang ekonomi tumbuh, tapi kenyataannya rakyat semakin berat bebannya. Kebijakan ini jelas memberatkan masyarakat kecil,” ujarnya.
Dengan adanya komitmen dari Wali Kota Effendi Edo untuk meninjau ulang bahkan membatalkan kebijakan tersebut, masyarakat kini menaruh harapan agar pemerintah daerah benar-benar mengedepankan prinsip keadilan sosial serta keberpihakan terhadap kondisi riil warganya.
Artikel terkait:
- Doa Bersama di Rumah Dinas Bupati, Mojokerto Maju, Adil, Makmur dan Bebas Kenaikan PBB-P2
- Pemprov Jawa Barat Menunggak Iuran BPJS Kesehatan Rp300 Miliar
- Kemendagri Minta Kepala Daerah Batalkan Kenaikan PBB-P2 yang Dinilai Membebani Warga
- Pemkab Jombang Bentuk Tim Khusus Tindaklanjuti Keluhan Warga terkait Kenaikan PBB-P2
- Author: Redaksi
At the moment there is no comment