Lagi-Lagi Rabu Keramat Pemkab Mojokerto, Apakah Gelar Mutasi Jabatan Jilid II? Ini Bocorannya

Mojokerto, Moralita.com – Hari Rabu kembali punya cerita deg-degan bagi para Kepala OPD. Seakan sudah jadi “hari keramat” bagi birokrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dibawah komando Gus Bupati kembali menggelar agenda penting dalam manajemen ASN.

Apakah kelanjutan rotasi/mutasi jabatan jilid II?

Menurut sumber internal Pemkab Mojokerto kepada Moralita.com membenarkan besok ada agenda pengambilan sumpah jabatan, bukan untuk pejabat Eselon IIb setingkat Kepala Dinas, namun pengambilan sumpah/janji jabatan bagi para ASN yang menempati jabatan fungsional.

Hembusan kabar ini menjadi angin segar yang membuat beberapa Kepala Dinas yang belum dapat giliran rotasi/mutasi pada jilid I kemarin menghela nafas.

“Ah, Lega jadi enggak deg-degan lagi,” ungkap salah satu Kepala Dinas yang belum dapat giliran di mutasi jilid I beberapa waktu lalu kepada Moralita.com, Selasa (9/9).

Ia mengaku seringkali dag-dig-dug mulai hari Selasa dan Rabu pagi, begitupun rekan Kepala Dinas yang lain karena gaya kepemimpinan spontanitas tanpa bocoran Gus Bupati yang selalu tiba-tiba layaknya petir menyambar disiang bolong tanpa bersyarat.

Agenda pengambilan sumpah jabatan ini juga tertuang dalam surat resmi Sekda Kabupaten Mojokerto bernomor 800/6451/416-204/2025. Dalam surat itu, ditegaskan bahwa acara akan digelar besok pada pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Sekda Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, tertera merujuk pada regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Aturan ini menegaskan, setiap ASN yang diangkat dalam jabatan wajib menjalani pelantikan serta mengucapkan sumpah/janji jabatan sesuai agama atau keyakinannya masing-masing.

Yang bikin menarik, berdasarkan informasi yang dihimpun Moralita.com dari sumber internal Pemkab Mojokerto, pelantikan kali ini murni bukan bagian dari rotasi maupun mutasi pejabat eselon IIb. Artinya, masyarakat jangan buru-buru mengaitkan agenda ini dengan reshuffle Kepala Dinas/OPD.

“Besok itu pelantikan jabatan fungsional ASN, bukan rotasi Kepala Dinas/OPD,” ungkap salah satu sumber Moralita.com di internal Pemkab Mojokerto, Selasa (9/9).

Ia menegaskan bahwa arah kegiatan ini memang berbeda dari mutasi besar-besaran yang kerap ditunggu masyarakat yang haus akan perubahan, maklum Gus Bupati Mojokerto, Albarraa ini saat pencalonannya mengusung visi besar perubahan Kabupaten Mojokerto kearah yang lebih maju, adil dan makmur.

Meski terkesan formalitas rutin secara administratif, namun secara manajerial, pelantikan ini punya makna strategis bukan hanya seremonial semata tapi lebih dari itu, menurut sumber internal agenda ini termasuk bagian dari sekelumit puzzle yang disusun Gus Bupati untuk mewujudkan visinya.

“ASN fungsional yang akan dilantik besok tercatat sebanyak 12 orang, untuk detail siapanya besok saja,” lontarnya.

Dari kacamata tata kelola ASN, langkah ini menjadi penegasan bahwa Pemkab Mojokerto tengah menguatkan struktur birokrasi berbasis kompetensi keahlian. Jabatan fungsional diposisikan sebagai tulang punggung birokrasi modern, yang lebih menekankan kompetensi dan profesionalitas dibanding sekadar jabatan struktural yang kerap diidentikkan dengan “kursi panas”.

Dengan menjalani sumpah/janji jabatan, para ASN fungsional diharapkan bisa bekerja lebih dari sekadar mengurus hal teknis. Ada nilai integritas dan tanggung jawab moral yang mesti dijunjung, karena setiap keputusan dan pekerjaan mereka akan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Catatan Redaksi:
Jangan terkecoh, pelantikan kali ini bukan “reshuffle kabinet versi lokal”. Ini lebih mirip langkah strategis untuk menegaskan bahwa birokrasi Kabupaten Mojokerto sedang bertransformasi.

Alih-alih sekadar pengambilan sumpah jabatan, Pemkab dibawah kendali Gus Bupati juga ingin menampilkan wajah birokrasi yang lebih teknis, kompeten, dan siap kerja nyata bukan hanya jadi tukang tanda tangan tetapi saat kerja malah nyuruh yang PPPK.