Effendi Simbolon Sebut PDIP Perlu Evaluasi Total, Megawati Diminta Mundur

Jakarta, Moralita.com – Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepengurusan partai besutan Megawati Soekarnoputri.

Seruan ini termasuk permintaan agar Megawati melepaskan posisinya sebagai Ketua Umum PDIP, menyusul penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Effendi menilai Megawati harus bertanggung jawab atas kegagalan dalam mengelola partai yang ia pimpin. Menurutnya, kasus hukum yang melibatkan Hasto bukan sekadar persoalan etika, melainkan persoalan serius yang berdampak pada kredibilitas partai.

“Beliau harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Ini bukan masalah etika semata, tetapi masalah hukum yang serius,” ujar Effendi usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1).

Ajakan Pembaruan Total Kepengurusan

Effendi mengaku prihatin atas proses hukum yang menjerat Hasto. Ia menegaskan, selama menjadi bagian dari PDIP, belum pernah terjadi seorang Sekjen partai terseret kasus hukum. Menurutnya, kejadian ini menjadi momen penting untuk melakukan pembaruan total dalam kepemimpinan PDIP, termasuk hingga posisi ketua umum.

“Ini bukan hanya soal mengganti Sekjen. Harus ada pembaruan total dalam struktur kepemimpinan, termasuk ketua umum. Sudah waktunya PDIP melakukan pembaruan yang menyeluruh,” tegas Effendi.

Effendi juga mengingatkan bahwa PDIP bukanlah milik individu tertentu. Sebagai partai politik, PDIP diatur oleh Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) dan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberadaannya kepada publik.

“Partai politik itu bukan milik perorangan. Sesuai UU Parpol, partai harus bertanggung jawab kepada publik. Jadi, harus ada langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.

Respons PDIP

Pernyataan Effendi mendapat tanggapan dari Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Ia menanggapi dengan nada santai dan mengaitkan pernyataan Effendi dengan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut sebagai sesama mantan kader PDIP.

“Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi. Mungkin ini hasil diskusi mereka sebagai sesama mantan kader PDIP,” ujar Guntur.

Guntur juga menyinggung ucapan Megawati pada Desember lalu, yang menyebut adanya pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas PDIP. Ia menduga penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bagian dari strategi politik untuk melemahkan partai.

“Semakin jelas siapa yang ingin mengacaukan PDIP. Ini seperti menampar dengan tangan orang lain. Ada pihak yang menggunakan KPK untuk menyerang PDIP,” ujarnya.

Imbas pada Stabilitas Internal Partai

Kasus hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto telah memicu dinamika di internal PDIP. Meskipun demikian, partai berlambang banteng moncong putih itu tetap menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi politiknya secara profesional.

Saat ini, publik menunggu langkah konkret dari PDIP dalam menyikapi kasus ini, termasuk bagaimana partai mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, proses hukum terhadap Hasto dan dinamika internal PDIP dipastikan akan menjadi sorotan utama dalam waktu dekat.