Begini Arah Kebijakan Baru Bupati Gus Barra dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto 2026

Mojokerto, Moralita.com – Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan menuju Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil dan makmur.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama pada Kamis, (27/3).

Bupati Mojokerto, Muhamad Albarraa menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, dalam menyusun dan mengusulkan program pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi.

Ia menegaskan bahwa perangkat daerah harus proaktif dalam mengajukan usulan pendanaan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana tugas pembantuan, dekonsentrasi, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Lima Pilar Utama Perencanaan Pembangunan

Dalam forum Musrenbang tersebut, Bupati Mojokerto memaparkan lima pilar utama yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Identifikasi permasalahan dan isu strategis Kabupaten Mojokerto.

2. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mojokerto dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

3. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

4. Rancangan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026.

5. Tindak lanjut setelah pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Mojokerto menghadapi berbagai tantangan di sektor sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan menjadi langkah krusial dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Lima Isu Strategis dalam Pembangunan Kabupaten Mojokerto 

Berdasarkan hasil analisis data dan identifikasi tantangan daerah, terdapat lima isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Mojokerto:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

• Pemerataan akses pendidikan berkualitas
• Penyediaan layanan kesehatan yang lebih merata
• Penanganan gizi buruk dan stunting

2. Penuntasan Kemiskinan

• Pemanfaatan sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek)
• Implementasi perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi

3. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

• Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan
• Peningkatan kontribusi sektor non-industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
• Penguatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik.

• Optimalisasi digitalisasi layanan publik
• Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN)
• Penanggulangan misinformasi dan disinformasi

5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

• Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
• Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029

Dalam jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan lima arah kebijakan strategis yang akan menjadi pedoman utama pembangunan pada periode 2025-2029:

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial

2. Penguatan investasi dan infrastruktur berbasis teknologi

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi

4. Penegakan supremasi hukum serta stabilitas keamanan dan ketertiban

5. Pelestarian sosial, budaya, dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Kabupaten Mojokerto mengusung konsep Catur Abhipraya Mubarok, yang berarti empat harapan besar untuk mewujudkan Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

Gayeng: Acara Musrenbang 2025 Kabupaten Mojokerto

Tema dan Prioritas Pembangunan 2026

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan tema pembangunan tahun 2026, yaitu ‘Percepatan Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan’. Menurut Gus Barra hal ini dijabarkan ke dalam empat prioritas utama:

1. Peningkatan daya saing SDM dan stabilitas daerah

2. Penguatan ketahanan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan

3. Pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pemerintahan baru

4. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk meningkatkan pelayanan publik

Gus Barra juga menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan pembangunan daerah telah diselaraskan dengan 19 sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 000.7.24/201.2/2025.

Arah Kebijakan dalam Penyusunan RKPD 2026

Menutup sambutannya, Bupati Mojokerto mengingatkan seluruh perangkat daerah agar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026 memperhatikan beberapa aspek utama seperti memprioritaskan hasil Musrenbang Kecamatan, forum konsultasi publik, usulan DPRD, serta Musrenbang Tematik.

“Dalam menyusun APBD juga harus memprioritas pemenuhan kebutuhan wajib dan mendesak masyarakat serta mengupayakan sumber pendanaan alternatif lain guna mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Mojokerto,” tutup Gus Barra.