Bupati Mojokerto Resmi Luncurkan 120 Koperasi Desa Merah Putih, Siap Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa

Mojokerto, Moralita.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara resmi meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dalam sebuah agenda bertajuk ‘Launching Koperasi Desa Merah Putih’ yang digelar di Pendopo Graha Majatama.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi, sekaligus wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga saat ini progres telah terbentuk sebanyak 120 Koperasi Desa yang tersebar di seluruh kecamatan. Ia menargetkan pembentukan koperasi akan tuntas di seluruh desa Kabupaten Mojokerto pada pertengahan Juli 2025.

“Kami melihat bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sangat sejalan dengan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan, yaitu melalui program Catur Abibraya Mubarok, yang salah satu pilarnya adalah pembangunan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat,” ujar Bupati Gus Barra, Kamis (15/5).

Menurutnya, koperasi desa berperan strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menjadi penyalur bahan pangan dan pertanian seperti beras dan pupuk, serta mempercepat distribusi kebutuhan pokok di tingkat lokal.

“Koperasi ini bukan hanya tempat jual beli, melainkan sarana distribusi bahan pokok yang mudah diakses masyarakat. Kami berharap, koperasi dijalankan secara amanah dan profesional sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga desa,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga telah menyiapkan dukungan penuh melalui alokasi anggaran operasional dan biaya legalisasi notaris koperasi, termasuk pendampingan teknis, pelatihan, hingga digitalisasi sistem koperasi.

Situasi acara Launching Kopdes Merah Putih Kabupaten Mojokerto.

Sementara itu, Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), Krisdianto Soedarmono, mengapresiasi pencapaian Kabupaten Mojokerto yang dinilai paling progresif di Jawa Timur. Dari sekitar 30 koperasi yang telah tersertifikasi Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jawa Timur, 19 di antaranya berasal dari Mojokerto.

“Kami ditugaskan oleh Kementerian untuk memantau progres daerah. Dukungan Bupati dan jajaran Pemkab Mojokerto luar biasa, tidak main-main. Ini menunjukkan kesungguhan luar biasa yang layak diapresiasi dan dijadikan model nasional,” ujar Krisdianto.

Ia juga menyampaikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan koperasi sebagai instrumen utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses permodalan, dan memperkuat sistem distribusi bahan pokok secara langsung di desa.

Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan dengan enam unit usaha dasar, yaitu apotek, klinik, toko serba ada (waserba), simpan pinjam, logistik dan pergudangan. Dalam waktu dekat, koperasi juga akan diperluas fungsinya dengan tambahan program seperti dapur umum dan penyediaan layanan kesehatan.

Prosesi launching, simak statemen Presiden Prabowo.

Krisdianto menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Bank Himbara akan memberikan skema pinjaman lunak hingga Rp5 miliar per koperasi. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman produktif yang wajib dikelola secara bertanggung jawab.

“Tujuan utama program ini adalah memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang inklusif. Maka peran kepala desa sebagai koordinator pengawas koperasi menjadi sangat sentral dan harus dijalankan secara amanah,” tambahnya.

Ia pun menantang Pemkab Mojokerto untuk mempercepat pembentukan koperasi hingga 300 unit dengan target seluruh Musyawarah Desa (Musdes) rampung pada akhir Mei 2025. Target tersebut diperlukan agar proses administrasi hingga pengesahan AHU dapat diselesaikan sebelum akhir Juni.

Dengan semangat ‘Dari Desa untuk Indonesia’, program ini diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput, sekaligus membuktikan bahwa pembangunan nasional dapat dimulai dari desa.