Bupati Jember Siapkan Kabinet Baru Pasca 100 Hari Kerja: Reformasi Birokrasi dan Efisiensi OPD Dimatangkan

Jember, Moralita.com – Bupati Jember, Muhammad Fawait mengumumkan rencananya untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan kabinet baru yang akan membantunya dalam merealisasikan visi-misi bersama Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto.

Hal ini disampaikan Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, dalam forum terbuka di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember, sebagai bagian dari laporan progres kinerja awal masa kepemimpinannya.

“Setelah 100 hari, kami akan umumkan susunan kabinet baru, yang akan disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh atas kinerja awal pemerintahan. Untuk bocoran, silakan tanyakan ke Ketua TP3D,” ujar Fawait sambil berseloroh.

Sebagai informasi, TP3D atau Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember diketuai oleh Gogot Cahyo Baskoro, dan berperan sebagai tim ahli dalam merancang kebijakan strategis pembangunan.

Evaluasi Tanpa Mutasi Dini

Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025, Gus Fawait belum melakukan mutasi pejabat struktural secara menyeluruh di lingkup Pemkab Jember. Hal ini disebabkan oleh ketentuan regulatif yang mengatur bahwa mutasi baru dapat dilakukan setelah enam bulan masa jabatan bupati.

Namun, Fawait telah menunjuk sejumlah pejabat pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi posisi-posisi penting yang sebelumnya kosong. Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin terjebak pada praktik birokrasi masa lalu yang langsung merombak susunan jabatan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

“Komitmen kami adalah memberi ruang kepada pejabat-pejabat OPD untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Ini era baru, di mana inovasi dan dedikasi menjadi ukuran utama,” tegasnya.

Uji Kompetensi dan Restrukturisasi OPD

Gus Fawait juga menginisiasi uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II B, sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja birokrasi. Uji kompetensi ini dilaksanakan di Hotel Rembangan, Jember, pada Minggu (18/5/2025) dan merupakan tahapan penting dalam pembentukan kabinet baru.

“Setelah 100 hari, akan kami evaluasi kembali, termasuk hasil dari uji kompetensi pejabat eselon II B tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Jember sedang mematangkan rencana restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari langkah efisiensi dan optimalisasi fungsi pemerintahan. Jika direalisasikan, kebijakan ini akan berdampak pada pengurangan jumlah OPD melalui peleburan beberapa dinas.

Berikut ini adalah skema restrukturisasi yang tengah dikaji:

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan digabung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana akan dilebur ke dalam dua dinas:
   • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
   • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan digabung dengan:
   • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta
   • Dinas Tenaga Kerja
     menjadi dua OPD baru:
   • Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
   • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya akan dilebur bersama:
   • Dinas Lingkungan Hidup, dan
   • Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air
     menjadi dua OPD baru:
   • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
   • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan akan dilebur dengan Dinas Perikanan, menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan.

Komitmen pada Reformasi Birokrasi Modern

Langkah-langkah strategis yang diambil Gus Fawait ini mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan reformasi birokrasi yang terukur, ia berharap dapat menciptakan struktur pemerintahan yang solid dan mampu merespons tantangan pembangunan daerah secara cepat dan tepat sasaran.

“Kami ingin birokrasi yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.