PDIP Dinilai Sulit Bergabung ke Pemerintahan Prabowo Selama Gibran Masih Menjabat Wapres
Jakarta, Moralita.com – Peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat kecil selama Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pandangan ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, ketegangan politik yang dipicu oleh kontestasi Pilpres 2024 serta dinamika hubungan antara PDIP dan keluarga Presiden Joko Widodo menjadi hambatan utama terbentuknya kerja sama politik antara PDIP dan pemerintahan saat ini.
“Peluang PDIP untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo akan terbuka lebar apabila Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Salah satu skenario yang memungkinkan adalah pemakzulan,” ujar Jamiluddin kepada media, Senin (9/6).
Jamiluddin berpendapat bahwa jika proses pemakzulan Gibran benar-benar terjadi dan berakhir dengan pemberhentian dari jabatannya, PDIP diprediksi akan langsung membuka ruang komunikasi politik dengan Presiden Prabowo Subianto.
“PDIP kemungkinan besar akan secara terbuka dan tulus menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo untuk bersama-sama membangun Indonesia,” jelasnya.
Lebih jauh, Jamiluddin menilai bahwa kehadiran PDIP dalam koalisi pemerintahan dapat berdampak pada pergeseran komposisi kekuasaan di lingkaran dalam kekuasaan eksekutif. Ia memprediksi akan ada upaya pembersihan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlalu terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo.
“PDIP tentu akan kesulitan bekerja sama dengan individu-individu yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Jokowi. Untuk itu, apabila mereka bergabung dalam pemerintahan, konfigurasi kekuasaan kemungkinan besar akan mengalami reposisi,” tandasnya.
Hingga saat ini, PDIP masih belum menunjukkan sikap resmi terkait peluang bergabung ke dalam pemerintahan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sementara itu, hubungan antara partai berlambang banteng tersebut dan Presiden Jokowi kian merenggang, terutama pasca-pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa dukungan partai induknya.
