DPRD Situbondo Ikuti Bimtek Pengelolaan APBD 2025, Sinkronkan Visi Pusat dan Daerah

Situbondo, Moralita.com – Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, serta pendalaman materi terkait dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas legislatif daerah dalam memahami aspek teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi agenda strategis, yakni perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbub Junaidi, menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Situbondo tengah memasuki fase pembahasan perubahan APBD 2025. Momen ini menjadi krusial karena terjadi di masa transisi pemerintahan di semua tingkatan—nasional, provinsi, hingga kabupaten.

“Karena ini merupakan masa transisi pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, maka perubahan APBD menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Mahbub, Minggu (29/6).

Bimtek kali ini melibatkan seluruh 45 anggota DPRD Situbondo, sebagai bentuk komitmen kolektif dalam mendukung program strategis nasional melalui sinergi lintas kewenangan.

Mahbub menambahkan, dokumen perubahan APBD 2025 telah masuk ke DPRD dan akan segera ditindaklanjuti melalui rapat-rapat kerja komisi maupun Badan Anggaran (Banggar). Oleh karena itu, kegiatan Bimtek menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pemahaman legislatif terhadap analisis kebijakan fiskal daerah.

“Melalui Bimtek ini, kami ingin memperoleh tambahan wawasan tentang bagaimana menelaah dokumen KUA-PPAS, terutama dalam menentukan skala prioritas, pos-pos anggaran yang layak dibiayai, serta aspek yang sebaiknya ditunda atau dikesampingkan pada perubahan anggaran nanti,” jelasnya.

Bimtek yang berlangsung selama empat hari, mulai 28 hingga 30 Juni 2025, menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, salah satunya dari Universitas Merdeka Malang. Diskusi berjalan dinamis, khususnya ketika membahas strategi efisiensi anggaran dan pengalokasian hasil efisiensi tersebut ke sektor prioritas pembangunan.

Para peserta aktif mengajukan pertanyaan kritis, termasuk soal arah penggunaan hasil efisiensi anggaran, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara program strategis dan keterbatasan fiskal daerah.

“Diskusinya sangat teknis dan substansial. Kami mendapat banyak insight, terutama terkait prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah,” kata salah satu anggota dewan yang ikut serta dalam forum.

Dengan selesainya Bimtek ini, DPRD Kabupaten Situbondo berkomitmen untuk lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya pada fase perubahan APBD 2025 yang bersifat strategis.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan anggaran yang lebih terarah, transparan, serta selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan lokal masyarakat Situbondo.