Mensos Gus Ipul Ancam Coret Setengah Juta Lebih Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online
Oleh Redaksi Moralita — Kamis, 10 Juli 2025 14:29 WIB
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf saat wawancara dengan awak media.
Jakarta, Moralita.com – Menteri Sosial (Mensos) Dr. H. Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Temuan mencengangkan ini berasal dari laporan resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa lebih dari 500 ribu penerima bansos memiliki keterkaitan dengan transaksi judi daring.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7), Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan pendalaman menyeluruh.
“Kami akan telusuri secara serius. Jika terbukti bahwa bansos disalahgunakan untuk judol, maka segera mencoret mereka dari daftar penerima manfaat,” tegas Gus Ipul.
Analisis Awal PPATK: Dalam Satu Bank, Rp 1 Triliun Transaksi untuk Judi Online
Temuan awal PPATK menunjukkan, meskipun baru menganalisis data dari satu bank, jumlah penerima bansos yang terindikasi berjudi online mencapai setengah juta orang, dengan nilai transaksi nyaris menyentuh Rp 1 triliun.
Bahkan, berdasarkan hasil pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ditemukan juga keterlibatan dalam tindak pidana korupsi dan pendanaan terorisme.
“Kami cocokkan NIK dari data penerima bansos. Ternyata ada yang aktif berjudi online, bahkan terkait korupsi dan terorisme,” ungkap Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di DPR, Kamis (10/7).
Evaluasi Bansos Tahap III: Prioritaskan yang Layak
Gus Ipul menegaskan bahwa temuan ini akan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penyaluran bansos pada triwulan ketiga tahun ini. Langkah itu dianggap mendesak demi memastikan bansos benar-benar menyasar kelompok rentan yang membutuhkan.
“Bila terbukti dana bansos dipakai berjudi, mereka akan dicoret dan dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak,” tegasnya.
Temuan PPATK tersebut membuka babak baru dalam diskursus publik mengenai akuntabilitas dan validitas data penerima bansos. Penguatan sistem verifikasi berbasis NIK, integrasi lintas kementerian dan lembaga, serta pengawasan digital, menjadi prasyarat mutlak untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan dana bantuan pemerintah.
Kemensos pun disebut akan segera melakukan koordinasi lintas sektor bersama PPATK dan lembaga teknis terkait untuk menyisir kembali daftar penerima bansos berdasarkan data transaksi mencurigakan tersebut.
- Author: Redaksi Moralita
At the moment there is no comment