Pemkot Surabaya Resmi Berlakukan Jam Malam Anak: Upaya Sistemik Lindungi Generasi Muda

Surabaya, Moralita.com – Pemerintah Kota Surabaya secara resmi memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas malam hari bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kebijakan ini mulai efektif diterapkan pada Kamis, 3 Juli 2025, sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam melindungi anak dari potensi kekerasan, kriminalitas, hingga pengaruh negatif lingkungan malam hari.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025, yang mewajibkan seluruh anak di bawah umur untuk tidak berada di luar rumah tanpa pendampingan orang tua atau wali pada malam hari.

Penerapan awal kebijakan ini dilakukan melalui patroli gabungan yang melibatkan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, berkolaborasi dengan unsur TNI dan Polri. Sweeping dilakukan di titik-titik strategis seperti fasilitas umum dan jalan protokol.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memimpin langsung kegiatan tersebut, didampingi Dandim 0830/Surabaya Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono, jajaran Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

“Pembatasan jam malam ini bukanlah pembatasan hak, melainkan bentuk cinta dan perlindungan terhadap anak-anak kita dari hal-hal negatif di luar sana,” tegas Eri Cahyadi.

Ia menambahkan, setiap anak yang ditemukan berada di luar rumah tanpa pendamping pada malam hari tidak langsung dikenakan sanksi, melainkan dibawa ke kantor kecamatan untuk diberikan pembinaan, sebelum akhirnya diantar pulang oleh petugas gabungan dan diterima langsung oleh orang tua serta Satgas RW setempat.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari keprihatinan terhadap tingginya keterlibatan anak dalam berbagai masalah sosial, mulai dari tawuran, geng motor, hingga penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas.

“Anak-anak adalah aset masa depan. Kita harus menciptakan ekosistem yang aman dan sehat agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang membentuk karakter positif,” katanya.

Ia juga menyerukan kepada para orang tua agar lebih aktif dalam memantau aktivitas anak-anak mereka, khususnya setelah pukul 21.00 WIB. “Setiap tindakan anak yang bernilai positif wajib didukung. Namun jika itu merugikan, orang tua memiliki kewajiban untuk mencegahnya,” imbuhnya.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan berbasis komunitas, Pemkot Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengintensifkan peran Satuan Gugus Tugas (Satgas) RW di seluruh kelurahan.

Langkah ini dipertegas dengan penerbitan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/142/436.1.2/2025, yang mengatur pembentukan Satgas Kampung Pancasila di setiap RW. Dalam struktur tersebut, terdapat Pokja Kemasyarakatan yang memiliki mandat mengatur jam malam anak, pelaksanaan Siskamling, mitigasi bencana, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba (P4GN).

“Jika Satgas RW kita kuatkan, maka keamanan lingkungan juga akan menguat. Anak-anak tidak lagi bebas berkeliaran malam hari tanpa pengawasan,” ucap Eri.

Wali Kota Eri menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari jajaran TNI-Polri dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Kami berkolaborasi bukan hanya dengan aparat keamanan, tapi juga tokoh masyarakat, LSM, komunitas, bahkan tokoh agama. Semua kita ajak bergerak bersama,” tegas Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini.

Sebagai bentuk edukasi dan penyadaran publik, BPBD Surabaya juga akan mengoperasikan mobil keliling dengan pengeras suara untuk menyampaikan imbauan di ruang publik, pusat keramaian, dan kawasan pemukiman. Pesan utamanya adalah mengajak anak-anak untuk pulang tepat waktu demi keselamatan dan masa depan mereka.

“Tujuan kami bukan menghukum, tapi membimbing. Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir dengan kasih sayang dan kepedulian yang nyata,” pungkas Eri.