Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah Resmi Beroperasi, Fokus Perkuat Ekonomi Umat Lewat Prinsip Syariah
Oleh Tim Redaksi Moralita — Senin, 14 Juli 2025 15:05 WIB
Bank Syariah Matahari (BSM), lembaga keuangan milik Persyarikatan Muhammadiyah, resmi mulai beroperasi setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Jakarta.com – Bank Syariah Matahari (BSM), lembaga keuangan milik Persyarikatan Muhammadiyah, resmi mulai beroperasi setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Izin operasional tersebut diterbitkan oleh OJK pada 18 Juni 2025 melalui surat keputusan Nomor: KEP-39/D.03/2025.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan bahwa pendirian BSM bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Bank Syariah Matahari merupakan lembaga keuangan milik persyarikatan yang dibentuk untuk mendukung penguatan ekonomi umat melalui prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Anwar Abbas dalam surat imbauan yang dikutip Senin (14/7).
Melalui Surat Imbauan Nomor 124/HIM/I.0/C/2025, Anwar Abbas mengajak seluruh elemen persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan—termasuk Organisasi Otonom (Ortom) dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ekonomi—untuk menempatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Syariah Matahari.
Selain itu, PP Muhammadiyah mendorong agar seluruh aktivitas keuangan kelembagaan dipusatkan melalui BSM. Hal ini termasuk pengelolaan transaksi dan partisipasi aktif dalam sosialisasi dan pengembangan layanan BSM di seluruh wilayah Indonesia.
“Langkah strategis ini diyakini akan memberikan manfaat besar bagi persyarikatan, memperkuat struktur ekonomi umat, dan sekaligus menjadi sarana dakwah Muhammadiyah di bidang keuangan syariah,” lanjut Anwar.
Bank Syariah Matahari merupakan hasil konversi dari BPR Matahari Artadaya, sebuah lembaga keuangan yang berada di bawah pengelolaan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA). Proses konversi ini telah resmi disetujui oleh OJK, menjadikannya sebagai BPRS berbasis syariah yang sah.
Meski Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS), hingga saat ini PP Muhammadiyah memilih untuk fokus memperkuat BPRS terlebih dahulu. Menurut Anwar Abbas, terdapat sejumlah tantangan yang perlu disiapkan jika ingin mendirikan BUS, termasuk modal inti, sistem teknologi informasi, jaringan layanan, dan sumber daya manusia.
“Untuk saat ini belum ada rencana mendirikan BUS, meski aspirasi dari anggota cukup kuat. Kami lebih memilih memperkuat BPRS yang ada terlebih dahulu,” tegas Anwar.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, telah mengonfirmasi bahwa proses konversi BPR Matahari Artadaya menjadi BPRS Matahari telah disetujui. Menurutnya, langkah ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi Muhammadiyah untuk membentuk Bank Umum Syariah di masa depan melalui proses konsolidasi.
“Saat ini memang baru konversi menjadi BPRS, namun diharapkan nantinya bisa berkembang menjadi BUS Muhammadiyah melalui penggabungan dengan BPRS lain milik Muhammadiyah,” ujar Dian dalam acara BSI International Expo 2025, Kamis (26/6), di Jakarta.
OJK juga sebelumnya telah menyarankan agar BPRS-BPRS milik Muhammadiyah dapat digabungkan menjadi satu entitas besar yang kokoh secara kelembagaan, modal, dan sistem manajemen, sehingga mampu tumbuh menjadi lembaga keuangan syariah nasional yang berdaya saing tinggi.
Dengan diresmikannya Bank Syariah Matahari, Muhammadiyah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kemandirian ekonomi umat berbasis syariah, sekaligus menjawab tantangan transformasi keuangan inklusif berbasis nilai-nilai Islam. Hadirnya BSM juga menjadi langkah strategis dalam memperluas peran Muhammadiyah di sektor perbankan dan memperkuat ekosistem keuangan umat yang berkelanjutan.
Artikel terkait:
- Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2025 Positif, Namun Masih di Bawah Target Tahunan
- OJK Tunda Penerapan Skema Co-Payment Asuransi Kesehatan, Rancang Regulasi Baru
- KPK Periksa Dirut BPR Jepara Artha Lagi dalam Dugaan Kredit Fiktif Rp272 Miliar, Disinyalir Terkait Dana Kampanye
- RDP Komisi II DPRD Panggil BPR Majatama, Direktur Klarifikasi Polemik Temuan juga Laporan OJK Selisih 72,8M
- Penulis: Tim Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar