PKB dan PKS Soroti Pembengkakan Belanja Bunga Utang 2024–2025, Sri Mulyani Pastikan Pengelolaan Tetap Pruden
Oleh Redaksi — Selasa, 15 Juli 2025 18:28 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Jakarta, Moralita.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan keprihatinan atas melonjaknya realisasi belanja negara untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2024 yang mencapai Rp488,4 triliun. Lebih lanjut, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 menunjukkan belanja bunga utang akan meningkat signifikan menjadi Rp552,1 triliun.
Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga profil utang negara agar tetap berada dalam batas aman. Ia memastikan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati (prudent) dan terukur berdasarkan prinsip tata kelola fiskal yang baik.
“Pemerintah menghargai perhatian Fraksi PKB dan PKS terhadap realisasi pembayaran bunga utang pada tahun 2024 yang mencapai Rp488,4 triliun. Kami memastikan bahwa profil utang negara akan terus dikelola secara hati-hati dan terukur,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah terus memantau secara cermat berbagai indikator kesehatan fiskal, terutama terkait risiko suku bunga utang, fluktuasi nilai tukar, serta risiko pembiayaan ulang (refinancing). Menurutnya, seluruh risiko tersebut harus dikendalikan agar tetap berada dalam ambang batas yang aman, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
“Stabilitas dan keberlanjutan fiskal hanya dapat dijaga bila risiko-risiko utang tersebut terpantau dan terkelola dengan baik,” imbuhnya.
Namun demikian, Sri Mulyani juga mengakui bahwa masih terdapat pekerjaan rumah strategis, yakni memperdalam pasar keuangan domestik, khususnya pasar uang dan pasar obligasi. Dalam hal ini, pemerintah akan memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pelaku industri jasa keuangan (IJK).
Pendalaman pasar keuangan, menurutnya, bukan hanya bertujuan memperluas akses pembiayaan APBN secara efisien, tetapi juga untuk meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.
“Obligasi, dalam hal ini Surat Berharga Negara (SBN), memang merupakan utang pemerintah. Namun, bagi masyarakat, SBN adalah instrumen investasi yang aman dan terpercaya,” jelasnya.
Sri Mulyani menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat tidak semata-mata memandang SBN sebagai beban negara. Sebaliknya, SBN harus dilihat sebagai alat investasi yang inklusif, yang dapat dimiliki oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga institusi seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.
“Karena itu, kami terus mendorong literasi keuangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran strategis SBN dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Artikel terkait:
- Realisasi Utang Baru Pemerintah Capai Rp349,3 Triliun Hingga Mei 2025, Wamenkeu Tegaskan Pembiayaan Non-Utang Tetap Dioptimalkan
- Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Empat Pulau Sengketa Tetap Milik Aceh, DPR Apresiasi Sikap Problem Solver Kepala Negara
- PKS Apresiasi Tunjangan Rp30 Juta bagi Dokter Spesialis di Daerah Terpencil: Langkah Nyata Pemerataan Layanan Kesehatan
- Terungkap! Dalam 2024 Aset BPR Majatama Turun 53M, Hilang Kemana?
- Author: Redaksi
At the moment there is no comment