Nakhoda KM Barcelona V Resmi Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Insiden Kebakaran di Perairan Talise
Manado, Moralita.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) menetapkan nakhoda Kapal Motor (KM) Barcelona V berinisial IB sebagai tersangka dalam insiden kebakaran kapal yang terjadi di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara.
“Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Ditpolairud, kami telah menetapkan satu tersangka, yakni nakhoda kapal dengan inisial IB,” ungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulut, Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan, di Manado, Senin (21/7), sebagaimana dikutip dari Antara.
Selain menetapkan nakhoda sebagai tersangka, penyidik Ditpolairud juga telah memeriksa sedikitnya 13 anak buah kapal (ABK) untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan laut yang menimpa KM Barcelona V. Kapal tersebut diketahui tengah berlayar dari Pelabuhan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, menuju Kota Manado.
“Pemeriksaan terhadap ABK masih terus berlanjut, dan penyelidikan terhadap pihak lainnya masih dalam tahap pengembangan,” ujar Kombes Alamsyah.
Menurutnya, penetapan IB sebagai tersangka didasarkan pada dua temuan awal dalam proses penyelidikan. Pertama, terdapat ketidaksesuaian jumlah penumpang aktual dengan data manifes kapal. Kedua, dugaan pelanggaran terhadap prosedur keselamatan, khususnya ketidaksiapan dan tidak berfungsinya standar operasional prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat di atas kapal.
Sebagaimana diketahui, insiden kebakaran KM Barcelona V terjadi pada Minggu (20/7) sekitar pukul 14.00 WITA di perairan Talise, ketika kapal tengah dalam perjalanan menuju Pelabuhan Manado.
Berdasarkan data resmi dari Kantor Basarnas Manado, jumlah penumpang yang berhasil diselamatkan sebanyak 568 orang dari total 571 penumpang. Tiga orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tragis tersebut.
Penyidik Ditpolairud menyatakan akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
