Kementerian PKP Siapkan 20.000 Rumah Subsidi untuk Petani, BNI Jadi Mitra Pembiayaan
Jakarta, Moralita.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam waktu dekat guna merealisasikan program penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para petani. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU dengan Kementerian Pertanian ditargetkan terlaksana pada pekan depan.
“Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa mulai penandatanganan MoU dengan Menteri Pertanian. Ada 20 ribu unit rumah subsidi yang akan kami sediakan khusus untuk petani,” ujar Maruarar saat menghadiri acara Penandatanganan MoU Kuota KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Rumah MBR Debitur KPR FLPP BNI di Grha BNI, Jakarta Pusat, Rabu malam (23/7).
Selain untuk petani, pemerintah juga menyiapkan alokasi tambahan sebanyak 20.000 rumah subsidi bagi para pekerja migran Indonesia. Namun, Maruarar—yang akrab disapa Ara—belum merinci waktu realisasi maupun skema pelaksanaan untuk kelompok penerima manfaat tersebut.
Lebih lanjut, ia juga menyebut rencana pemberian rumah subsidi untuk kalangan Asisten Rumah Tangga (ART), meskipun belum tersedia rincian mengenai jumlah unit maupun waktu pelaksanaannya. Ara menekankan pentingnya dukungan dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Saya berharap BNI bisa turut membiayai program rumah subsidi untuk ART ke depan. Semangat dari Pak Dirut BNI sangat positif. Kalau bisa, mari kita pikirkan kelompok masyarakat lainnya di luar petani dan tenaga migran,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyatakan bahwa BNI telah meningkatkan alokasi kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 25.000 unit per tahun. Sebelumnya, kuota yang diberikan hanya sebanyak 10.750 unit.
“Hingga pertengahan tahun ini, kami telah menyalurkan KPR FLPP untuk 6.025 unit rumah, dengan total pembiayaan mencapai Rp759,57 miliar. Tambahan kuota ini tentu menjadi tantangan baru bagi kami untuk memastikan penyaluran tetap optimal,” ujar Putrama.
Ia juga menegaskan komitmen BNI untuk mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam mendukung visi Presiden dalam menyediakan perumahan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini adalah bentuk kontribusi kami untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden: menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama,” tambahnya.
Sebagai bagian dari skema implementasi, BNI melalui unit Corporate Sustainability akan berperan aktif dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan di seluruh jaringan cabang, guna memastikan distribusi program secara merata di berbagai daerah.
