Banjir dan Longsor Masih Mengancam Jombang, DPRD Dorong BPBD dan PUPR Langkah Antisipatif

Jombang, Moralita.com– Fenomena alam berupa banjir dan tanah longsor diperkirakan masih akan mengancam wilayah Jombang hingga dua bulan ke depan.

Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang diperkirakan masih tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi C DPRD Jombang pada Rabu (5/2).

“Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di wilayah Jombang masih akan tetap tinggi dalam waktu dekat,” ujar Wiku saat memberikan penjelasan di ruang Komisi C DPRD Jombang.

Upaya BPBD dalam Menangani Banjir

Wiku, yang notabene berasal dari Timor Leste, menjelaskan bahwa BPBD Jombang telah melakukan berbagai upaya penanggulangan saat bencana banjir melanda.

Langkah-langkah tersebut meliputi evakuasi warga terdampak, pendirian dapur umum, serta analisis penyebab terjadinya banjir. BPBD juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi jangka panjang.

“Ketika banjir terjadi, kami langsung turun ke lapangan untuk membantu evakuasi, mendirikan dapur umum, dan menyediakan bantuan darurat lainnya. Selain itu, kami juga menganalisis penyebab banjir dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut,” terang Wiku.

Normalisasi Sungai Bukan Kewenangan BPBD

Menanggapi pertanyaan mengenai perlunya normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir, Wiku menegaskan bahwa hal tersebut bukan bagian dari kewenangan BPBD.

Namun, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk memastikan langkah-langkah penanganan yang diperlukan dapat segera dilakukan.

“Normalisasi sungai memang bukan kewenangan kami, tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk membahas penyebab banjir dan solusi yang dapat diambil,” tambahnya.

DPRD Dorong Langkah Konkret dari Dinas Terkait

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Jombang, Taufiqi Fakaruddin Assilahi, yang akrab disapa Gus Fiqi, mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta instansi terkait lainnya untuk segera bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengendalikan risiko bencana alam.

Ia menekankan bahwa kejadian banjir dan longsor yang berulang harus menjadi pelajaran untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bencana yang terjadi dalam dua bulan terakhir harus menjadi pelajaran agar ke depan tidak terulang lagi,” ujar Gus Fiqi, yang juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor Jombang.

Gus Fiqi juga menekankan pentingnya tindakan cepat apabila ditemukan adanya pendangkalan atau penyempitan sungai yang berkontribusi terhadap banjir. Ia mendorong dinas terkait untuk terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) jika masalah tersebut berada di bawah kewenangan mereka.

“Jika ini menjadi kewenangan BBWS, mari kita dorong bersama-sama agar mereka segera mengambil tindakan. Tujuannya jelas, agar tahun depan kita tidak lagi menghadapi masalah banjir,” tegasnya.

Kesadaran Masyarakat dalam Mengelola Sampah

Selain dorong peran aktif peran pemerintah, DPRD Jombang juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah bencana, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Pembuangan sampah sembarangan, khususnya ke sungai, dapat memperparah risiko banjir akibat tersumbatnya aliran air.

“Selain mendorong instansi terkait, kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini bisa dilakukan melalui camat, kepala desa, hingga diteruskan ke tingkat RT dan RW,” pungkas Gus Fiqi.

Dengan kombinasi upaya dari pemerintah dan kesadaran masyarakat, diharapkan risiko bencana alam di Jombang dapat diminimalisir secara efektif.