BEM Nusantara Jatim Suarakan Evaluasi 3 Menteri Prabowo

Surabaya, Moralita.com – Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur, Helvin Rosianda, menegaskan bahwa mahasiswa mendesak pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan undang-undang.

Selain itu, ia menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami mendesak pemerintah untuk lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Jangan sampai undang-undang yang dirumuskan justru merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir elite. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, kami siap menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar,” tegas Helvin pada Selasa (4/2) dalam acara pengukuhan.

Mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap beberapa menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. “Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kami mencatat sejumlah menteri yang hanya mengedepankan retorika tanpa tindakan nyata. Beberapa nama seperti Natalius Pigai, Budi Arie, dan Sri Mulyani masuk dalam daftar kritis kami,” tambahnya.

BEM Nusantara Jawa Timur juga mengkritik implementasi program Makan Bergizi Gratis, yang dinilai telah disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Program ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Banyak laporan yang menyebutkan kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar layak konsumsi,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa yang terlibat dalam aksi.

Selain itu, mahasiswa menuntut pembatalan proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land, yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.

“Proyek ini hanya menguntungkan para investor besar, sementara warga sekitar justru mengalami dampak negatif secara ekonomi dan lingkungan,” jelas seorang peserta aksi.

Tujuh Tuntutan Utama BEM Nusantara Jawa Timur

1. Tumpang Tindih Kewenangan dalam RUU KUHAP: Mahasiswa menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas di DPR berpotensi melemahkan sistem peradilan pidana yang ada. Aturan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menimbulkan konflik kewenangan antarlembaga.

2. Potensi Pengaburan Fungsi Kejaksaan: RUU KUHAP dikhawatirkan akan mengaburkan peran kejaksaan serta menimbulkan tumpang tindih dengan institusi lain seperti Kepolisian (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

3. Evaluasi 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran: Mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan dalam 100 hari pertama, khususnya terhadap menteri-menteri yang dinilai tidak efektif. Beberapa nama seperti Natalius Pigai, Budi Arie, dan Sri Mulyani menjadi sorotan utama.

4. Penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis: Terdapat dugaan penyalahgunaan program Makan Bergizi Gratis, yang seharusnya menjadi bantuan bagi masyarakat miskin, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu.

5. Penolakan terhadap Proyek PSN Surabaya Waterfront Land: Mahasiswa menolak proyek ini karena dinilai tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bahkan berpotensi merugikan warga secara ekonomi dan lingkungan.

6. Evaluasi Kondisi Wilayah Pesisir Jawa Timur: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kondisi wilayah pesisir Jawa Timur, termasuk Jembatan Suramadu, yang menghadapi berbagai masalah seperti reklamasi dan infrastruktur yang semakin tidak layak.

7. Regulasi Harga LPG 3 kg: Mahasiswa menuntut adanya regulasi harga LPG 3 kg di tingkat pengecer, mengingat kenaikan harga yang terus terjadi telah membebani masyarakat kecil.

Helvin juga mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan tersebut.

“Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya. Jika pemerintah tetap tidak memberikan respons yang memadai, kami akan turun ke jalan dan memastikan suara mahasiswa serta rakyat tidak diabaikan,” tegasnya.

Dengan demikian, BEM Nusantara Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui aksi-aksi yang lebih besar jika diperlukan.