Bupati Klaim Korban Keracunan MBG Mojokerto 411 Pasien, Tidak Diperlukan Status KLB 

Mojokerto, Moralita.com – Insiden keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto sedikitnya 411 pasien terdampak, dengan hasil investigasi awal mengarah pada dugaan kegagalan sistem suhu penyimpanan daging ayam pada cold storage yang tidak memenuhi standar, meski penetapan status KLB dinyatakan tidak diperlukan oleh pemerintah daerah.

Bupati Mojokerto, Muhamad Albarraa, memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan insiden dugaan keracunan MBG yang melibatkan masyarakat korban, khususnya anak-anak dan santri, di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan data valid yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, jumlah pasien yang benar-benar terdampak dan dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas tercatat secara kumulatif sebanyak 411 orang.

Angka ini, menurut Gus Bupati, merupakan data final yang dihitung secara medis dan administratif, dengan merujuk pada pasien yang masuk dan dirujuk secara resmi akibat keluhan pascakonsumsi MBG.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menutup pendataan tambahan korban dengan dugaan keterkaitan MBG. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan ilmiah terkait masa inkubasi keracunan pangan yang dinilai telah terlampaui.

“Saat ini masa inkubasi sudah lewat. Jadi apabila ada pengakuan baru yang menyatakan terkena dampak MBG, itu sudah tidak kami masukkan dalam perhitungan,” ujar Gus Barra di RSUD Prof dr. Soekandar, Rabu (14/1/2026) dalam agenda mendampingi Menteri HAM RI, Natalius Pigai.

Dengan dasar tersebut, total korban yang diakui secara resmi dan tertangani oleh sistem layanan kesehatan daerah ditetapkan tetap pada angka 411 pasien.

Dari jumlah tersebut, Bupati merinci bahwa 334 pasien telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan, sementara 77 pasien lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan tren pemulihan yang signifikan.

Menanggapi data lain yang dirilis Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto yang menyebut jumlah korban mencapai 780 orang, Gus Bupati mengaku tidak mengetahui dasar metodologi maupun sumber penghitungan data tersebut.

“Saya tidak tahu itu data dari mana dan cara menghitungnya bagaimana. Kami menghitung berdasarkan pasien yang benar-benar dirujuk dan dirawat di rumah sakit dan puskesmas karena keluhan akibat MBG,” tegasnya.

Terkait hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan MBG yang diproduksi oleh dapur SPPG Bina Bangsa Semarang 03, Gus Bupati menyampaikan bahwa proses analisis masih berlangsung. Hasil pemeriksaan tersebut, lanjutnya, akan dilaporkan secara langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai otoritas teknis yang berwenang.

“Untuk hasil laboratorium, masih dalam proses analisa. Nanti akan kami laporkan ke BGN, dan BGN yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan BGN sebagai penentu kebijakan lanjutan terkait aspek teknis dan operasional program MBG.

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB), Gus Bupati menyatakan bahwa hingga saat ini Pemkab Mojokerto tidak melihat urgensi ke arah tersebut. Alasannya, seluruh korban dinilai telah tertangani secara optimal.

“Tidak kelihatannya ke arah KLB, karena Pemkab Mojokerto sudah bisa menangani korban. Sudah selesai, dan sekitar 82 persen pasien sudah pulang,” katanya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menilai kapasitas layanan kesehatan masih dalam batas kendali dan tidak melampaui ambang kedaruratan daerah.

Dari sisi pembiayaan, Gus Bupati Albarraa menjelaskan bahwa sebagian besar korban telah tertangani melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang dimiliki Kabupaten Mojokerto.

Dengan sistem tersebut, warga ber-KTP Mojokerto secara otomatis mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif. Namun, ia mengakui adanya kendala bagi korban yang beridentitas kependudukan di luar wilayah Mojokerto.

“Karena ini terjadi di pondok pesantren, alamatnya Mojokerto, tetapi ada korban yang KTP-nya dari luar daerah seperti Sidoarjo, Jombang, dan daerah lain. Biaya penanganan mereka nantinya akan menjadi tanggung jawab BGN,” jelasnya.

Bupati juga memaparkan kondisi operasional dapur SPPG di Kabupaten Mojokerto. Dari total 77 dapur SPPG yang telah beroperasi, hanya 11 dapur yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Namun demikian, ia menekankan bahwa kewenangan operasional dapur SPPG sepenuhnya berada di tangan BGN, bukan pemerintah daerah. Kewajiban kepemilikan SLHS, lanjutnya, baru diberlakukan mulai Oktober 2025.

“Sebelumnya, tanpa SLHS dapur sudah bisa beroperasi. Setelah Oktober 2025 diberlakukan, dapur yang belum memiliki SLHS tetap berjalan sambil mengurus perizinan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mojokerto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan insiden ini, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga tenaga medis.

“Terima kasih kepada semua rumah sakit dan semua dokter yang telah menangani kondisi ini dengan sangat cepat. Alhamdulillah, semua tertangani dengan baik dan mayoritas pasien sudah sembuh,” ujarnya.

Mengenai hasil laboratorium dugaan penyebab keracunan yang bersumber dari dapur SPPG Bina Bangsa Semarang 03 Kutorejo, Gus Bupati membuka kemungkinan adanya persoalan pada aspek penyimpanan bahan pangan.

Berdasarkan hasil sementara tim investigasi, suhu cold storage di dapur tersebut tercatat hanya mencapai minus 5 derajat Celsius, padahal standar keamanan pangan mensyaratkan suhu minus 15 derajat Celsius.

“Dalam kondisi seperti itu, bakteri pada daging ayam sangat mungkin berkembang,” jelasnya.

Meski demikian, ia menambahkan bahwa analisis penyebab keracunan tidak bisa disederhanakan pada satu faktor semata.

“Kalau jangka waktu mulai dari proses memasak, pemorsian, hingga distribusi penerimaan sudah aman sesuai SOP, bisa jadi ada faktor lain-lain yang masih harus didalami,” pungkasnya.

Plt. Direktur RSUD Prof. dr.Soekandar, dr. Gigih Setijawan, Sp.P, MARS, FISR menyampaikan pasien keracunan MBG yang dirawat di rumah sakit tersebut dari awal hingga saat ini total 65 pasien, mayoritas merupakan anak-anak. Namun, terdapat pula korban dari kalangan orang dewasa.

“Alhamdulillah, sudah terlayani dengan baik sebagian besar sudah diperbolehkan pulang hingga perhari ini tinggal 6 pasien yang disini,” terangnya.

Terkait penanganan medis, dr. Gigih yang juga baru dikukuhkan sebagai pengurus PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indinesia) Jawa Timur ini menjelaskan bahwa kondisi pasien umumnya stabil setelah ditangani perawat dan dokter di rumah sakit. Penanganannya sebagian besar difokuskan pada pemulihan cairan tubuh.

“Pasien-pasien kami tangani optimal dengan perhatian penuh dari petugas sehingga penyembuhan bisa lebih cepat,” tandasnya.