Jombang, Moralita.com — Pemerintah Kabupaten Jombang semakin mantap mempersiapkan peluncuran program unggulan Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.
Bupati Jombang, Warsubi, menyatakan optimismenya bahwa seluruh tahapan perencanaan akan rampung tepat waktu, sehingga implementasi tahap awal dapat dimulai sesuai target.
Program Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai model pendidikan alternatif yang inklusif, merata, dan berbasis pada nilai-nilai kebangsaan serta pemberdayaan lokal. Bupati Warsubi menegaskan, pihaknya tengah mempercepat koordinasi lintas sektoral dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dalam rangka pemetaan tenaga pendidik.
“Saat ini kami berkoordinasi dengan Kemensos terkait pemetaan tenaga pengajar. Fokus utama kami adalah mengoptimalkan potensi guru dari Jombang, termasuk mereka yang sudah bersertifikasi,” jelas Warsubi usai memimpin rapat koordinasi teknis pada Sabtu (12/4).
Tak hanya guru, pemerintah daerah juga memetakan calon kepala sekolah yang akan ditunjuk untuk memimpin Sekolah Rakyat. Kriteria yang dicari adalah kepala sekolah berpengalaman, terutama mereka yang pernah mengelola sekolah berasrama (boarding school).
Berita Terkait
Dalam tahap awal, Pemkab Jombang menargetkan pembukaan dua rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di setiap kecamatan. Namun, jika kuota minimal baru mampu untuk satu rombel per jenjang, program tetap akan dijalankan.
“Rekrutmen akan segera kita mulai. Jika per kecamatan baru bisa SD satu rombel pun, itu tetap kita jalankan. Yang penting program bisa mulai tahun ajaran baru,” ujar Warsubi.
Kabupaten Jombang sendiri memiliki 21 kecamatan. Dengan proyeksi dua rombel per jenjang di masing-masing kecamatan, berarti dalam fase awal terdapat potensi hingga 126 rombel baru (21 kecamatan x 3 jenjang x 2 rombel).
Sebagai bagian dari infrastruktur penunjang, Pemkab Jombang telah menghibahkan lahan seluas 3,7 hektare di kawasan Denanyar, yang kini tengah diperluas menjadi 6 hektare. Lahan ini direncanakan menjadi lokasi sentral untuk pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat.
Jumat (11/4), tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis Wilayah Jawa Timur telah melakukan survei lapangan untuk mengecek kesiapan lahan.
> “Kami melakukan verifikasi terkait legalitas lahan. Yang kami pastikan adalah status sertifikat atas nama pemerintah daerah dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah,” terang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis Jatim, Akbar Ansyari.
Meskipun lahan tersebut bukan tergolong sawah abadi, pihak Kementerian PUPR menilai bahwa lokasi tersebut sangat layak untuk pengembangan permukiman dan kawasan pendidikan.
Jika seluruh tahapan berjalan lancar, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga rekrutmen tenaga pengajar dan kepala sekolah, maka program Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang akan dioperasionalkan secara penuh pada tahun 2026.
Program ini merupakan bagian dari visi Bupati Warsubi dalam membangun SDM unggul dan inklusif di Jombang, serta mewujudkan pemerataan akses pendidikan berbasis nilai gotong royong dan nasionalisme.
“Kami ingin pendidikan bukan hanya untuk kalangan tertentu. Sekolah Rakyat ini hadir sebagai ruang belajar yang membumi, dekat dengan rakyat, dan mengajarkan semangat kebangsaan,” tegas Bupati Warsubi.
Discussion about this post