Dinamika Politik Nasional: Upaya Penertiban Geng Solo Dinilai Belum Terlihat, Pemerintahan Prabowo Diuji Konsolidasinya
Oleh Redaksi — Senin, 23 Juni 2025 08:44 WIB
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto
Jakarta, Moralita.com – Pengamat politik menilai upaya penertiban terhadap kelompok politik yang kerap disebut sebagai “Geng Solo”, yang diduga memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan sebelumnya dan kini dianggap mengganggu arah kebijakan Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, masih belum menunjukkan kemajuan yang nyata.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dalam pernyataannya kepada media pada Minggu (22/6), menyoroti sejumlah dinamika yang memperlihatkan adanya ketegangan politik antara kubu pemerintahan Prabowo dan kelompok yang diasosiasikan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu contoh yang ia soroti adalah kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait pemindahan administrasi empat pulau di wilayah Aceh ke Provinsi Sumatera Utara. Keputusan tersebut sempat menuai polemik dan dinilai sebagai bentuk intervensi yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah serta sensitivitas geopolitik wilayah Aceh. Meskipun persoalan ini akhirnya berhasil ditangani langsung oleh Presiden Prabowo, namun hal ini dinilai sebagai indikasi gesekan antara jajaran kabinet dan kelompok-kelompok dengan afiliasi politik tertentu.
“Tito Karnavian jelas memiliki tanggung jawab politik untuk menjaga stabilitas kepentingan Jokowi dan dinasti politiknya. Kebijakan tersebut justru menimbulkan ketegangan dan mengganggu proses konsolidasi Kabinet Merah Putih,” ujar Hari.
Ia juga menyinggung isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—putra Presiden Jokowi—yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Menurut Hari, isu tersebut tidak hanya menggoyahkan struktur politik nasional, tetapi juga menjadi sumber kekhawatiran bagi Jokowi dan lingkaran kekuasaan yang masih memiliki pengaruh besar di sejumlah lembaga.
“Presiden Prabowo sedang memainkan peran strategisnya sebagai figur pemersatu—dalam hal ini disebut Hari sebagai ‘Raja Jawa’—yang berusaha menjaga keseimbangan kekuatan antara kekuasaan baru dan sisa pengaruh kekuasaan lama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hari menegaskan bahwa hingga kini belum tampak langkah konkret dari pemerintahan Prabowo untuk benar-benar ‘membersihkan’ pengaruh Geng Solo dari struktur kekuasaan. Sebaliknya, indikasi gangguan yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut justru terlihat dari sejumlah kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan arah pemerintahan saat ini.
“Kebijakan-kebijakan yang diambil beberapa tokoh, termasuk Mendagri, menunjukkan keberpihakan yang masih condong ke arah Jokowi dan dinasti politiknya. Ini tentu menjadi tantangan serius bagi konsolidasi kekuasaan di bawah KMP,” pungkas Hari.
Artikel terkait:
- Trump Naikkan Tarif Impor untuk 23 Negara, Indonesia Terkena Tarif 32 Persen
- Presiden Prabowo Soroti Penyimpangan Sistem Ekonomi, Tegaskan Kembali Relevansi Pasal 33 UUD 1945
- Sidang Perdana Gugatan Rp125 Triliun terhadap Wapres Gibran Digelar di PN Jakarta Pusat
- Presiden Prabowo Cabut IUP Empat Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Kawasan Konservasi
- Author: Redaksi
At the moment there is no comment