DPC PPKHI Mojokerto Raya Resmi Dilantik, Wakil Bupati Terpilih dr. Rizal Tekankan Sinergitas dan Supremasi Hukum
Mojokerto, Moralita.com – Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Mojokerto Raya untuk masa bakti 2025-2028 resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Sabtu (8/2).
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPKHI, Dheky Wijaya, pihaknya menekankan pentingnya peran advokat dalam menjaga integritas hukum dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat.
“Sebagai pengacara, kita memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan hak-hak masyarakat terlindungi,” ungkap Dheky dalam sambutannya.
Dalam struktur kepengurusan yang baru, Lukman Sugiharto Wijaya terpilih sebagai Ketua PPKHI Mojokerto Raya, didampingi oleh Ahmad Budi Lakuanine sebagai Sekretaris. Kepengurusan ini diharapkan mampu membawa warna baru dalam advokasi hukum di wilayah Mojokerto Raya.
Sinergi Advokat dan Pemerintah Daerah untuk Supremasi Hukum
Wakil Bupati Mojokerto terpilih, dr. M. Rizal Octavian, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan para advokat dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berpihak pada masyarakat.
“Dalam dinamika hukum yang terus berkembang, sinergi antara pemerintah dan advokat menjadi kunci untuk menciptakan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya bersama Bupati terpilih, Muhamad Albarra, berharap dapat menjalin komunikasi yang erat dengan para advokat di Mojokerto untuk memastikan supremasi hukum berjalan dengan baik,” ungkap dr. Rizal.
Ia juga menekankan pentingnya advokat untuk menjaga independensi serta menjunjung tinggi kode etik profesi advokat, guna memastikan bahwa masyarakat di Mojokerto mendapatkan advokasi hukum yang berkualitas dalam setiap perkara yang dihadapi.
Ketua Umum DPN PPKHI, Dheky Wijaya, menegaskan komitmen organisasi dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya. Ia juga menyebut pentingnya etika profesi dalam praktik hukum serta pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
“Kami berharap DPC PPKHI Mojokerto Raya dapat menjadi wadah efektif bagi para pengacara untuk bersinergi dan berkolaborasi demi terciptanya penegakan hukum yang lebih baik,” ujarnya.
Setelah pelantikan, Dheky Wijaya kepada awak media menyampaikan bahwa pelantikan ini tidak hanya sebagai seremonial, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat peran organisasi advokat di Mojokerto.
“Pelantikan ini adalah langkah awal untuk mempererat solidaritas antar anggota, sekaligus mengingatkan makna dan tujuan dari keberadaan organisasi ini,” jelas Dheky.
Program Unggulan PPKHI, Sumpah Advokat dan Asuransi Jiwa
Dheky mengungkapkan bahwa PPKHI akan terus mengadakan agenda sumpah advokat di berbagai daerah. Ia menyoroti pencapaian PPKHI sebagai organisasi advokat pertama di Indonesia yang menggelar pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada 2023.
“Fakta bahwa kami menjadi organisasi pertama yang melakukan pengambilan sumpah advokat di PT Kepri menunjukkan bahwa peran dan fungsi organisasi ini berjalan dengan baik,” katanya.
Selain itu, Dheky memaparkan bahwa seluruh anggota PPKHI di Indonesia, yang saat ini berjumlah sekitar 7.000 advokat, mendapatkan jaminan asuransi jiwa senilai Rp 30 juta. Program ini dibiayai dari iuran anggota dan merupakan inovasi pertama yang diterapkan di organisasi advokat di Indonesia.
“Sejauh ini, sekitar 70 anggota PPKHI telah menerima manfaat dari program asuransi ini. Ini sejalan dengan tagline kami, ‘Rekan Sejawat, Solid Sampai Akhir Hayat’,” ungkap Dheky.
Ia juga mencatat peningkatan minat advokat dari organisasi lain untuk bergabung dengan PPKHI, berkat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan anggota.
Dheky juga mengajak masyarakat Mojokerto, khususnya para sarjana hukum, untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh PPKHI. Program ini akan diikuti dengan ujian advokat sebagai langkah awal memasuki dunia profesi hukum.
“Bagi rekan-rekan yang belum tergabung dalam organisasi advokat manapun atau ingin berpindah organisasi, pintu PPKHI selalu terbuka,” tambahnya.
Ketua DPC PPKHI Mojokerto Raya, Lukman Sugiharto Wijaya, menyatakan bahwa organisasi ini berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam berbagai persoalan advokasi hukum di Mojokerto Raya.
Ia meneyebut pentingnya kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bertujuan memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Jika ada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, kami berkewajiban mendampingi secara sukarela. Itu adalah bagian dari sumpah kami sebagai advokat untuk mengabdi kepada masyarakat,” tegas Lukman.
Dalam waktu dekat, PPKHI Mojokerto Raya akan menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum, seperti Universitas Mayjen Sungkono dan Universitas Abdul Chalim Pacet. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik hukum.
