light_mode
expand_less

Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I berikan Kuliah Umum Pascasarjana Unair, Paparkan Astacita Presiden Pembangunan Desa sebagai Kunci Kemajuan Bangsa

  • account_circle Redaksi Moralita
  • calendar_month 10 Mei 2025 pukul 15:44
Penyerahan Cinderamata Kuliah Umum Pascasarjana Unair kepada Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I, Staf Khusus Menteri DesaPDT dari Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D, Direktur Sekolah Pascasarjana Unair, Sabtu, (10/5).

Surabaya, Moralita.com – Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) menggelar kuliah umum bertema Kepemimpinan Strategis untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan, yang disampaikan oleh Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I., Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), pada Sabtu, (10/5).

Acara ini bertempat di Ruang Kuliah Internasional V-Dharmawangsa, Lantai 2, Gedung Sekolah Pascasarjana, Kampus B Unair, Jl. Airlangga 4–6 Surabaya.

Dalam kuliah umumnya, Dr. Afif Zamroni menekankan pentingnya desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Mengutip pernyataan proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, ‘Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa,’ ia menegaskan bahwa pembangunan desa adalah kunci pemerataan kesejahteraan dan ketahanan bangsa.

Urgensi Strategi Kepemimpinan dalam Pembangunan Desa

Menurut Dr. Afif, keberhasilan pembangunan desa memerlukan pendekatan kepemimpinan yang strategis dan visioner. “Pemimpin desa tidak bisa hanya mengandalkan petunjuk teknis dari pusat. Mereka harus memahami kondisi lokal, menjalin komunikasi yang demokratis dengan masyarakat, dan mampu membuat keputusan berbasis musyawarah,” ujarnya.

Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I berikan Kuliah Umum Pascasarjana Unair, Paparkan Astacita Presiden Pembangunan Desa sebagai Kunci Kemajuan Bangsa

Gayeng: Situasi Kuliah Umum Pascasarjana Unair oleh Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I., Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Kepemimpinan semacam ini diyakini mampu menghindarkan desa dari stagnasi pembangunan dan memperkuat peran masyarakat sebagai subjek dalam setiap proses pembangunan. Ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekologis masing-masing desa.

Baca Juga :  Kejati Jatim Naikan Penyidikan Korupsi Hibah Pengadaan Barang di SMK Swasta, Terima Barang Tak Sesuai Spesifikasi

Desa sebagai Pilar Keberlanjutan Peradaban Bangsa

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, Indonesia memiliki 84.048 desa, termasuk Unit Permukiman Transmigrasi. Data ini mencerminkan bahwa lebih dari 91 persen wilayah Indonesia adalah wilayah perdesaan, dan sekitar 43 persen penduduk tinggal di desa (BPS, 2000).

“Artinya, desa bukan hanya unit administratif, melainkan penyangga utama struktur ekonomi, sosial, dan budaya bangsa,” ungkap Dr. Afif.

Kendati demikian, desa juga masih menghadapi tantangan signifikan. Kemiskinan, keterbelakangan infrastruktur, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, serta tingginya angka pengangguran menjadi problem kronis. Berdasarkan Jurnal Litbang Vol. 16 No. 1 Juni 2020, angka kemiskinan desa mencapai 16,56%, jauh di atas kemiskinan kota yang sebesar 9,87%.

Baca Juga :  Nasdem Kritik Penghapusan Presidential Threshold oleh MK

Fenomena urbanisasi menjadi imbas langsung dari ketimpangan tersebut. Proyeksi BPS menunjukkan tingkat urbanisasi Indonesia diprediksi mencapai 72,9% pada 2045, mengancam eksistensi desa sebagai pusat pertumbuhan berkelanjutan.

“Kita tidak ingin desa-desa di Indonesia bernasib seperti desa-desa di Jepang yang kini menjadi kota hantu karena eksodus penduduk mudanya,” tegasnya.

Paradigma Pembangunan Baru Berbasis Desa

Menyitir visi pembangunan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Asta Cita, Gus Afif sapaan akrabnya menekankan pentingnya membangun Indonesia dari desa. Pendekatan ini merupakan koreksi atas model pembangunan terdahulu yang menimbulkan ‘backwash effect‘, yaitu tersedotnya sumber daya dari desa ke kota, sebagaimana dijelaskan oleh ekonom Gunnar Myrdal.

Gus Afif menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dilandaskan pada tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam laporan World Commission on Environment and Development: Our Common Future (WCED, 1987).

“Pembangunan desa harus memperhatikan kesinambungan antar-generasi, keseimbangan ekologis, serta pemberdayaan sosial-budaya,” jelas Gus Afif.

Potensi Ekonomi, Budaya, dan Wisata Desa

Desa tidak hanya menyimpan potensi pertanian dan sumber daya alam, tetapi juga aset budaya dan pariwisata. Desa Penglipuran (Bali), Desa Sade (Lombok), Desa Kembangbelor (Mojokerto), hingga Desa Wae Rebo (Flores) merupakan contoh desa yang berhasil mengintegrasikan nilai tradisi dan ekonomi pariwisata.

Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I berikan Kuliah Umum Pascasarjana Unair, Paparkan Astacita Presiden Pembangunan Desa sebagai Kunci Kemajuan Bangsa

Swafoto Bersama, Momen Kuliah Umum Pascasarjana Unair oleh Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I., Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) bersama Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D Direktur Sekolah Pascasarjana Unair.

Namun, pariwisata desa juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Polusi, degradasi lingkungan, over-kapasitas wisata, dan gentrifikasi menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata harus menerapkan prinsip ekowisata dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi.

Baca Juga :  Khofifah Dukung KH. Yusuf Hasyim Putra Pendiri NU Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kepemimpinan sebagai Poros Regulasi dan Arah Pembangunan

Di akhir paparannya, Gus Afif menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak mungkin tercapai tanpa kepemimpinan yang sehat dan partisipatif.

“Kepala desa adalah aktor strategis yang harus memahami nilai lokal, menjembatani kebijakan nasional, dan mewujudkan kesejahteraan warganya melalui kolaborasi lintas sektor,” ucapnya.

Sosok yang juga sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto menutup kuliah umum dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menempatkan desa sebagai pusat gravitasi pembangunan Indonesia.

“Dengan membangun desa secara berkelanjutan, kita bukan hanya menguatkan fondasi negara, tetapi juga mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghofur,” pungkasnya.

  • Penulis: Redaksi Moralita

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tegaskan Tidak Ada Hubungan dengan Tersangka Produsen Uang Palsu, SSB Gen-B Mojokerto Tuntut Klarifikasi Media

    Tegaskan Tidak Ada Hubungan dengan Tersangka Produsen Uang Palsu, SSB Gen-B Mojokerto Tuntut Klarifikasi Media

    • calendar_month Sen, 17 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Mojokerto, Moralita.com – Direktur Utama Sekolah Sepak Bola (SSB) Gen B Kota Mojokerto, Muhammad Taufiq, dengan tegas membantah tudingan bahwa pemilik SSB tersebut terlibat dalam kasus produksi dan peredaran uang palsu (Upal) yang baru-baru ini diungkap oleh kepolisian. Sebelumnya, beredar narasi di media lokal Mojokerto yang menyebut bahwa seorang pria berinisial UWA alias Tama (49), […]

  • Aktivis Hukum dan Analis Kebijakan, Mustiko Romadhoni PW

    Aktivis Hukum Kritisi Kebijakan Sekda Penunjukan Vendor dan Prioritas Program APBDesa Kabupaten Mojokerto 2025

    • calendar_month Sab, 4 Jan 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Mojokerto, Moralita.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan program sinergi APBDesa Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari Aktivis dan Analis Kebijakan Daerah, Mustiko Romadhoni PW. Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dikritisi terkait transparansi, legalitas, dan urgensi dari program tersebut. Dalam pernyataannya, Mustiko mengungkapkan bahwa meskipun diketahui pada […]

  • Gedung Kantor Badan Usaha Milik Negara

    Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN Kembali Menjadi Sorotan: Urgensi Regulasi dan Implikasi Tata Kelola

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Jakarta, Moralita.com – Praktik rangkap jabatan yang dilakukan sejumlah wakil menteri sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) kembali menuai sorotan publik. Fenomena ini mencuat seiring dengan pengangkatan sejumlah wakil menteri ke posisi strategis di perusahaan-perusahaan pelat merah dalam waktu yang hampir bersamaan. Salah satu kasus terbaru terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan […]

  • Foto burh dan karyawan PT. Sritex

    1.300 Eks Pekerja Sritex Kembali Bekerja di Pabrik Lama di Bawah Investor Baru

    • calendar_month Sen, 26 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Sukoharjo, Moralita.com – Sekitar 1.300 mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah direkrut kembali dan kini bekerja di pabrik yang sebelumnya merupakan bagian dari aset Sritex. Pabrik tersebut saat ini dioperasikan oleh investor baru sejak awal Mei 2025. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sritex Sukoharjo, Andreas. Ia mengonfirmasi […]

  • DPC PPKHI Mojokerto Raya Resmi Dilantik, Wakil Bupati Terpilih dr. Rizal Tekankan Sinergitas dan Supremasi Hukum

    DPC PPKHI Mojokerto Raya Resmi Dilantik, Wakil Bupati Terpilih dr. Rizal Tekankan Sinergitas dan Supremasi Hukum

    • calendar_month Sab, 8 Feb 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Mojokerto, Moralita.com – Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Mojokerto Raya untuk masa bakti 2025-2028 resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Sabtu (8/2). Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPKHI, Dheky Wijaya, pihaknya menekankan pentingnya peran advokat dalam menjaga integritas hukum dan menegakkan keadilan […]

  • Dok! Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakati Pelantikan Kepala Daerah pada 6 Februari 2025

    Dok! Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakati Pelantikan Kepala Daerah pada 6 Februari 2025

    • calendar_month Rab, 22 Jan 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Jakarta, Moralita.com – Komisi II DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (22/1) di Gedung DPR RI, Jakarta. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa pelantikan tersebut akan […]

expand_less