Empat Kepala Desa di Tulungagung Diaktifkan Kembali, Jabatan Diperpanjang Hingga 2027
Oleh Tim Redaksi Moralita — Selasa, 26 Agustus 2025 08:59 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung kembali mengaktifkan empat Kepala Desa (Kades) yang sebelumnya telah habis masa jabatannya.
Tulungagung, Moralita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung kembali mengaktifkan empat Kepala Desa (Kades) yang sebelumnya telah habis masa jabatannya. Pengaktifan ini menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.
Berdasarkan SE tersebut, Kades yang masa jabatannya berakhir antara November 2023 hingga 31 Januari 2024 dapat kembali diangkat untuk melanjutkan tugas hingga tahun 2027.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyampaikan bahwa keempat Kades yang diaktifkan kembali meliputi:
- Kades Tunggangri, Kecamatan Kalidawir
- Kades Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo
- Kades Kauman, Kecamatan Kauman
- Kades Gedangan, Kecamatan Karangrejo
“Setelah pelantikan ini, pejabat (Pj) Kades yang sempat ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan otomatis dinonaktifkan,” kata Gatut, Senin (25/8).
SE Kemendagri tersebut menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga keberlanjutan roda pemerintahan desa. Di Tulungagung, terdapat empat desa yang kepala desanya habis masa jabatan pada periode tersebut, sehingga mereka kembali diangkat sesuai aturan yang berlaku.
Bupati Gatut menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan ini harus dimaknai sebagai peluang memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di tingkat desa.
“Kepala desa adalah ujung tombak pembangunan di tingkat paling bawah. Perpanjangan masa jabatan ini bukan sekadar tambahan waktu, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga berharap para Kades yang kembali menjabat dapat segera menyesuaikan diri dengan perangkat desa dan langsung bekerja untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perpanjangan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” pungkas Gatut.
Artikel terkait:
- 12.000 Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Tulungagung Dinonaktifkan, Masyarakat Diminta Segera Cek Status Keanggotaan
- Pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung Terkendala Lahan, Butuh Negosiasi Antarinstansi
- Sengketa 13 Pulau di Jawa Timur: Trenggalek dan Tulungagung Berebut Klaim Wilayah, DPRD Desak Kemendagri Segera Bertindak
- Polemik 13 Pulau di Selatan Jawa: Bupati Tulungagung Bertolak ke Jakarta Bawa Bukti Kepemilikan ke Kemendagri
- Penulis: Tim Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar