Gubernur Khofifah dan Alim Markus Bahas Stabilitas Ekonomi dan Pencegahan PHK di Jawa Timur

Surabaya, Moralita.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus halal bihalal dari Alim Markus, pemilik Maspion Group sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur, di kediamannya di Jemursari, Surabaya, pada Selasa (1/4).

Dalam pertemuan tersebut, Khofifah menegaskan pentingnya menjaga iklim usaha yang kondusif serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Ia berharap pelaku usaha dapat mencari solusi alternatif, seperti pengurangan jam atau hari kerja, daripada mengambil langkah PHK.

“Kami sangat mengapresiasi kedatangan Pak Alim Markus dalam rangka halal bihalal ini. Kami juga menitipkan pesan agar dunia usaha di Jawa Timur tetap kondusif dan sebisa mungkin menghindari PHK. Jika memang terjadi penurunan produksi, saya berharap ada langkah alternatif seperti pengurangan jam kerja atau pengurangan hari kerja, bukan PHK,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menekankan bahwa sektor industri merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Timur dan berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, ia secara konsisten mengingatkan para pengusaha agar mempertahankan tenaga kerja mereka di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Januari hingga Februari 2025, Apindo mencatat 40 ribu pekerja terkena PHK secara nasional. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa sepanjang Januari – Desember 2024, terdapat 77.965 pekerja yang mengalami PHK, meningkat dibandingkan dengan 2023, yang mencatat 64.855 pekerja terkena PHK.

Secara regional, DKI Jakarta mencatat jumlah PHK tertinggi pada 2024 dengan 17.085 pekerja terdampak, diikuti oleh Jawa Tengah (13.130 pekerja) dan Banten (13.042 pekerja). Melihat kondisi ini, Khofifah berupaya agar Jawa Timur tidak mengalami tren serupa.

“Saya selalu mengingatkan para pemilik usaha di Jawa Timur untuk sebisa mungkin menghindari PHK. Jika memang terjadi kesulitan, maka solusi terbaik adalah dengan mengurangi jam kerja, bukan memberhentikan karyawan,” tegasnya.

Khofifah juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat telah menekankan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada tahun 2025, dan ia berharap kebijakan serupa dapat diterapkan dalam sektor industri di Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, Alim Markus memastikan bahwa Maspion Group tidak akan melakukan PHK. Menurutnya, perusahaan yang didirikan sejak 1962 tersebut tetap memiliki kondisi finansial yang kuat, terutama dengan adanya masuknya investor baru.

“Saya pastikan di Maspion Group tidak akan ada PHK. Kami memiliki investor baru, dan jika ada pekerja yang terdampak, mereka akan dialihkan ke perusahaan baru yang sedang berkembang. Jadi, di Maspion, tidak ada PHK,” tegasnya.

Selain itu, Alim Markus mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, akan ada investor yang berencana berinvestasi di sektor pertanian di Jawa Timur, termasuk dalam penanaman padi dan tebu dengan bibit yang diimpor dari Tiongkok.

“Investor baru akan datang untuk menanam padi dalam skala besar dengan bibit dari Tiongkok. Selain itu, ada juga yang tertarik menanam tebu dari Tiongkok. Kami masih mengumpulkan data, termasuk proses perizinannya, dan pada 8 April 2025, saya akan kembali ke Kantor Gubernur Jawa Timur untuk membahas lebih lanjut,” pungkasnya.

Gubernur Khofifah menyambut baik rencana investasi tersebut dan berharap dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Jawa Timur serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.