Gubernur Pramono Anung Rancang Transformasi Lahan Terbengkalai Jakarta Menjadi Taman Publik Modern
Oleh Tim Redaksi Moralita — Kamis, 24 Juli 2025 14:05 WIB; ?>

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Jakarta, Moralita.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung tengah menyiapkan rencana ambisius untuk merevitalisasi sejumlah lahan terbengkalai menjadi ruang publik yang inklusif dan ramah lingkungan. Rencana ini terinspirasi dari Taman High Line di Kota New York, Amerika Serikat, yang sukses mengubah rel kereta terbengkalai menjadi taman urban modern dan atraktif.
Pramono mengungkapkan bahwa inisiatif tersebut akan segera dibahas secara menyeluruh bersama para wali kota dan Bupati Kepulauan Seribu dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025 mendatang.
“Saat kunjungan kerja ke New York, saya melihat secara langsung bagaimana High Line Park mampu menghidupkan kembali ruang kota yang sebelumnya terbengkalai. Konsep ini sangat inspiratif dan relevan untuk diterapkan di Jakarta yang juga memiliki banyak lahan publik tak terpakai,” ujar Pramono saat memberikan keterangan pers di Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa fasilitas publik yang akan dibangun mencakup ruang terbuka hijau (RTH), taman bermain anak, arena olahraga, hingga skate park. Revitalisasi ini diharapkan dapat mempercantik lanskap perkotaan sekaligus memenuhi kebutuhan warga terhadap ruang interaksi sosial yang sehat dan aman.
“Ruang-ruang publik ini nantinya akan dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan berbagai kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Salah satu fokus kami adalah menjadikan area-area yang sebelumnya mangkrak sebagai titik transformasi kota,” jelasnya.
Menurut Pramono, salah satu keunggulan program ini adalah tidak memerlukan proses pembebasan lahan, mengingat objek revitalisasi merupakan aset pemerintah yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal.
“Pembebasan lahan sering menjadi kendala utama dalam pembangunan. Dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, kita dapat bergerak lebih cepat tanpa harus menghadapi hambatan administratif atau sosial,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Meski demikian, Pramono menyadari bahwa realisasi program ini membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya diskusi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar seluruh pihak terkait memahami urgensi dan arah kebijakan tersebut.
“Saya paham bahwa sebuah gagasan tidak cukup hanya disampaikan satu atau dua kali. Diperlukan pembicaraan yang terus-menerus agar semua pihak menangkap keseriusan pemerintah dalam merealisasikan program ini,” ujarnya.
Dalam unggahan video di akun media sosial Instagram pribadinya pada Minggu (20/7/2025), Pramono juga membagikan momen kunjungannya ke High Line Park. Ia menjelaskan bahwa taman tersebut dulunya merupakan jalur rel kereta api yang terbengkalai, namun kini telah disulap menjadi salah satu ikon wisata perkotaan di New York.
“Awalnya ini adalah rel kereta yang mangkrak. Namun kini menjadi taman sepanjang jalur tersebut. Konsep ini membuka wawasan saya, bahwa ruang kota dapat diolah secara kreatif dan fungsional,” tuturnya dalam video tersebut.
Sebagai contoh konkret, Pramono menyebut area kolong jalan tol sebagai salah satu lokasi potensial yang akan dikembangkan menjadi fasilitas publik serupa. Ia optimistis bahwa dengan desain yang tepat, lokasi-lokasi seperti ini dapat disulap menjadi ruang interaksi yang nyaman dan aman bagi warga.
“Salah satu contohnya adalah kolong tol. Tempat seperti itu bisa kita ubah menjadi ruang publik yang hidup dan fungsional. Implementasinya tidak rumit jika kita punya komitmen bersama,” pungkasnya.
Artikel terkait:
- PKD Kabupaten Mojokerto Ambil Bagian Agenda Silatnas AKSI di Jakarta, Bahas Kopdes, Ketahanan Pangan hingga Kemandirian Organisasi
- DPR Naik Tunjangan, Polisi Represif, Rakyat Naik Pitam, Musabab Gelombang Aksi Demo Membesar
- Lokasi Perburuan Koin Jagat Viral di Media Sosial
- Akhirnya Tunjangan dan Fasilitas DPR RI Resmi Dipangkas, Masih Tinggal 65 Juta Perbulan?
- Penulis: Tim Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar