Mojokerto, Moralita.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Hal ini disampaikan saat menghadiri serah terima jabatan Bupati Mojokerto di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/3).
Dalam keterangannya, Khofifah menyoroti empat program utama yang tengah menjadi prioritas, yakni Sekolah Rakyat (SR), percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pembentukan koperasi desa, serta peluncuran layanan transportasi Trans Jatim Koridor 6.
Jawa Timur Siap Jadi Pelopor Program Sekolah Rakyat (SR)
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Untuk mempercepat implementasinya di Jawa Timur, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh kepala daerah di provinsi ini.
“Presiden Prabowo melalui Menteri Sosial meminta agar seluruh Bupati, Wali Kota, dan Bappeda di Jawa Timur bersiap menginisiasi program Sekolah Rakyat. Kami berharap Jawa Timur dapat menjadi daerah pertama yang merealisasikan program ini secara efektif,” ujar Khofifah.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah pada 9 Februari 2025. Rapat ini akan membahas teknis implementasi SR dan memastikan kesiapan setiap daerah dalam menjalankan program tersebut.
Percepatan RDTR untuk Mendukung Iklim Investasi
Selain di bidang pendidikan, Khofifah juga menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap kecamatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, telah meminta agar proses penyusunan RDTR segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.
“Investor membutuhkan kejelasan dan kepastian mengenai tata ruang sebelum berinvestasi. Oleh karena itu, RDTR harus diselesaikan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga secara spesifik di setiap kecamatan,” tegas Khofifah.
Ia juga menyinggung rencana relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang diinisiasi Bupati Gus Barra, dari wilayah kota ke area kabupaten. Menurutnya, proses ini memerlukan kajian dan penentuan lokasi strategis yang akan diintegrasikan dalam RDTR.
70 Ribu Koperasi Desa untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi
Program prioritas lainnya adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo menargetkan pendirian 70 ribu koperasi desa sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan.
“Presiden mengarahkan agar 70 ribu koperasi desa segera dibentuk. Percepatan informasi dan koordinasi menjadi kunci agar program ini dapat terlaksana secara efektif di seluruh wilayah Jawa Timur,” jelas Khofifah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi pertemuan dengan tiga menteri terkait pada 9 Februari 2025, yaitu Menteri Sosial (SR), Menteri ATR/BPN (RDTR), dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Koperasi Desa).
Trans Jatim Koridor 6, Solusi Mobilitas dan Reduksi Kecelakaan Lalu Lintas
Dalam sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, memaparkan rencana operasional Trans Jatim Koridor 6 yang akan melayani rute dari Terminal Kertajaya Mojokerto hingga Porong. Layanan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan angka kecelakaan, khususnya di kalangan pengguna sepeda motor.
“Rute Trans Jatim Koridor 6 akan dimulai dari Terminal Kertajaya, dilanjutkan ke Mojosari, Ngoro, Kejapanan, hingga Porong. Kami juga berencana menghidupkan kembali Terminal Mojosari untuk mendukung operasional transportasi ini,” ujar Nyono.
Trans Jatim Koridor 6 akan dioperasikan dengan 15 unit bus, termasuk 1 unit cadangan, dengan jadwal keberangkatan pertama pukul 05.00 WIB dari Mojokerto dan perjalanan terakhir di Porong pada pukul 21.00 WIB.
Untuk meminimalkan tumpang tindih trayek dengan bus kuning Mojokerto-Pasuruan, sebagian armada lama akan menjalani proses scrapping atau peremajaan sebagai kewajiban operator.
“Bus kuning yang beroperasi saat ini sudah berusia lebih dari 25 tahun dan seharusnya diperbarui. Pemerintah tidak bisa memaksa, tetapi peremajaan ini menjadi tanggung jawab operator demi keamanan dan kenyamanan penumpang,” tambah Nyono.
Sebagai bagian dari optimalisasi layanan, pemerintah tengah mengkaji lokasi sekitar 40 halte di titik-titik strategis, terutama di kawasan industri seperti Ngoro. Kehadiran halte diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Kami ingin mengurangi risiko kecelakaan, terutama di kalangan pengendara sepeda motor. Data menunjukkan 78 persen dari 13 korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal setiap hari adalah pengguna sepeda motor,” tegasnya.
Potensi Ekonomi di Sekitar Halte Trans Jatim
Selain manfaat sosial, keberadaan halte Trans Jatim Koridor 6 juga membuka peluang ekonomi baru. Lahan di sekitar halte memiliki potensi komersial untuk dijadikan area parkir atau tempat usaha seperti warung kopi (warkop).
“Ada peluang bisnis di sekitar halte. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar halte sebagai tempat parkir atau membuka usaha kecil yang mendukung kebutuhan penumpang,” tutup Nyono.
Dengan berbagai program strategis ini, Gubernur Khofifah berharap Jawa Timur dapat menjadi provinsi yang memimpin percepatan pembangunan nasional dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post