Hashim Djojohadikusumo Akui Potensi Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, Serukan Pengawasan Ketat
Oleh Redaksi Moralita — Selasa, 1 Juli 2025 12:46 WIB; ?>

Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Jakarta — Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengakui adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelontori anggaran jumbo sebesar Rp121 triliun dalam APBN 2025. Ia menekankan bahwa kewaspadaan terhadap potensi korupsi menjadi hal yang sangat krusial, mengingat besarnya skala pendanaan program tersebut.
“Kita sangat-sangat waspada terhadap korupsi karena ini menyangkut uang yang besar sekali. Tapi itu sudah kita wanti-wanti. Pak Prabowo juga sudah wanti-wanti. Program makanan bergizi gratis ini harus kita kawal bersama-sama,” ujar Hashim saat meresmikan Prasasti Center for Policy Studies di Djakarta Theatre XXI, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto, menuturkan bahwa dirinya menerima laporan dugaan korupsi terkait program MBG hampir setiap hari, terutama yang berkaitan dengan aktivitas Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis utama program tersebut.
“Setiap hari saya pribadi terima informasi mengenai dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Kalau ada laporan, saya langsung hubungi pimpinan BGN, Pak Dadan Hindayana. Saya minta agar segera diperiksa dan dikaji kebenarannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hashim juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program, serta tidak ragu untuk melaporkan bila menemukan indikasi korupsi atau penyimpangan anggaran.
“Saya harap bapak-ibu sekalian juga turut aktif. Jangan ragu. Kalau melihat ada indikasi penyimpangan atau praktik korupsi, harus segera dilaporkan. Kita harus periksa dan tanggulangi,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto, dan bahwa pengawasan terhadap dana publik, terutama pada program sebesar MBG, harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak pandang bulu.
“Jangan sampai anggaran sebesar ini jadi celah bagi penyimpangan. Prioritas dari Pak Prabowo adalah membasmi dan memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tantangan besar, tapi kita harus memulainya, dan nyatanya sudah dimulai,” tambah Hashim.
Berdasarkan Laporan APBN edisi Mei 2025 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis per 12 Juni 2025 telah mencapai Rp4,4 triliun, melonjak tajam dibanding realisasi pada awal Januari 2025 yang hanya sebesar Rp45,1 miliar. Lonjakan ini menunjukkan percepatan implementasi di lapangan, namun sekaligus memunculkan risiko tata kelola anggaran yang harus diantisipasi dengan pengawasan melekat dan partisipasi publik.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo dalam rangka peningkatan gizi anak bangsa, terutama peserta didik usia sekolah. Namun, skala besar dan kecepatan eksekusi program membuatnya rawan terhadap kebocoran anggaran jika tidak dikawal secara ketat dan sistematis.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran Rp121 triliun digunakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat Indonesia.
- Penulis: Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar