Mojokerto, Moralita.com – Penangkapan empat terduga pelaku kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang mengatasnamakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Al-Barra mendapat respons tegas dari Harimau Mojokerto Nusantara (HMN).
Non-Government Organization (NGO) yang terlahir atas dorongan Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan martabat Pemerintah Kabupaten Mojokerto dari segala bentuk upaya yang dapat merusak nama baik maupun mencederai kepercayaan publik.
Panglima HMN, Endik Sugianto menyatakan bahwa organisasi HMN memiliki tanggung jawab utama sebagai garda terdepan dalam mengawal, melindungi, dan membela kehormatan Keluarga Besar Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim sebagai ulama dzuriyah NU.
“Sebagai komando tertinggi HMN, saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berdiri di garis depan dalam melawan segala bentuk ancaman yang berpotensi merusak cita-cita luhur Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim (Putra Pahlawan Nasional KH. Abdul Chalim) dalam mewujudkan Mojokerto sebagai miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami bertekad menjadikan Mojokerto sebagai contoh daerah yang mencerminkan masyarakat maju, adil, dan makmur serta mampu menjadi stimulator bagi daerah lain,” tegasnya kepada Moralita.com Kamis (27/2).
Dalam pernyataannya, HMN mengajak seluruh aparatur pemerintahan di Kabupaten Mojokerto, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lembaga pemerintahan terkait, untuk berani melakukan perubahan fundamental. Dihimbau meninggalkan praktik-praktik buruk tinggalan budaya pemerintahan daerah masa lalu dan mulai bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.
Berita Terkait
“Mari bersama saatnya kita bangkit dan meninggalkan kebiasaan lama yang mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Kita harus berlomba-lomba menunjukkan kapabilitas, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah, bekerja sesuai tanggung jawab, dan membangun lingkungan birokrasi yang bersih dari intervensi pihak-pihak yang bertindak melanggar aturan,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat di mana semua pihak dapat bekerja dengan rasa nyaman dan saling mendukung, tanpa tekanan dari pihak yang memiliki agenda pribadi atau kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Percayalah, di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barra, ini adalah momentum kebangkitan kebajikan di Mojokerto. Kami yakin komitmen beliau akan membawa perubahan nyata menuju Mojokerto yang maju, adil, dan makmur,” tambahnya.
HMN juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan melanggar aturan Undang-undang yang dapat mencemarkan nama baik dan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
“Kami mengingatkan kepada siapa pun—baik individu maupun kelompok—untuk tidak mencoba-coba melakukan tindakan di luar kewenangan yang berpotensi merusak citra, mencemarkan nama baik, atau menjatuhkan martabat Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Setiap tindakan yang melanggar hukum dan mencederai integritas akan kami pantau dan kawal secara serius,” tandasnya.
Lebih jauh, HMN menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat serta aparat penegak hukum untuk memastikan proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Mereka berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah bersih-bersih birokrasi guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat dan jauh dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang berusaha merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Gus Bupati Muhammad Al-Barra. Siapa pun yang mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan dan mencederai keadilan pasti akan berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Sebagai organisasi masyarakat non pemerintahan yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan, HMN menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus jual-beli jabatan. Mereka berharap kasus ini menjadi peringatan keras bagi oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
“Kami sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum secara tegas dan transparan. Kasus ini harus menjadi pelajaran bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad AlBarra, tidak ada ruang bagi praktik jual-beli jabatan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apa pun, jangan kembali ke jaman jahiliyah” pungkasnya.
Dengan pernyataan tegas ini, NGO Harimau Mojokerto Nusantara menegaskan bahwa akan terus mengawal pemerintahan agar berjalan di atas prinsip keadilan, integritas, dan transparansi demi mewujudkan Mojokerto yang maju dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Discussion about this post