Kemendagri Lakukan Efisiensi Anggaran Hingga 57 persen, DPR RI Prihatin atas Kondisi Ekonomi Bangsa

Jakarta, Moralita.com – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan keprihatinannya terhadap langkah penghematan anggaran yang harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan beberapa institusi pemerintah lainnya.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan tantangan berat yang sedang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi bangsa.

“Kami mengapresiasi upaya efisiensi yang dilakukan, namun di sisi lain, kami juga merasa prihatin karena penghematan anggaran mencapai 57,42 persen. Saat ini, anggaran Kemendagri hanya tersisa Rp 2,038 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 4 triliun lebih. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita sedang menghadapi fase yang tidak mudah,” ungkap Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama Kemendagri pada Senin, (3/1)

Kekhawatiran Terhadap Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

Rifqinizamy juga menyoroti potensi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ia mengingatkan bahwa Indonesia dapat masuk ke dalam kategori krisis ekonomi jika nilai tukar rupiah melemah hingga menembus angka Rp 16.700 per dolar AS.

“Tadi ada yang memberitahu saya bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada pada level Rp 16.466 per dolar AS. Jika kita merujuk pada indikator ekonomi makro, jik nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.700 per dolar AS, maka kita dapat dikategorikan sedang mengalami krisis ekonomi,” jelas Rifqinizamy.

Efisiensi Anggaran sebagai Respons Instruksi Presiden

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kemendagri merupakan respons terhadap instruksi penghematan dari Presiden.

Pagu anggaran Kemendagri yang semula sebesar Rp 4,7 triliun telah dipangkas menjadi Rp 2,038 triliun, atau mengalami efisiensi sebesar 57,46 persen.

“Untuk Kemendagri, khususnya, efisiensi yang dilakukan mencapai lebih dari Rp 2,7 triliun. Dari total pagu anggaran awal sebesar Rp 4,7 triliun, kami berhasil menghemat sekitar 57,46 persen, sehingga sisa anggaran yang tersedia saat ini adalah Rp 2,038 triliun,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, (3/2).

Dampak Efisiensi Anggaran pada Unit Kerja Kemendagri

Efisiensi anggaran ini memberikan dampak signifikan terhadap beberapa unit kerja di bawah Kemendagri. Anggaran untuk Sekretariat Jenderal Kemendagri mengalami penurunan dari Rp 453,5 miliar menjadi Rp 279 miliar. Sementara itu, anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipangkas dari Rp 89 miliar menjadi Rp 30 miliar.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) juga mengalami penurunan anggaran dari Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar.

“Sebagian besar anggaran ini dialokasikan untuk bantuan kepada partai politik,” ujar Tito.

Unit kerja yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pagu anggaran Dukcapil yang semula sebesar Rp 2,2 triliun, terutama dialokasikan untuk penguatan infrastruktur teknologi informasi (IT) guna mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kini turun drastis menjadi Rp 328 miliar.

“Dukcapil yang sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp 2,2 triliun untuk penguatan infrastruktur IT, kini hanya tersisa Rp 328 miliar,” tegas Tito.

Langkah efisiensi anggaran ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Kemendagri dan unit-unit kerja di bawahnya. Pengurangan anggaran yang signifikan dapat memengaruhi kinerja dan program-program prioritas yang telah direncanakan. Namun, di sisi lain, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih efisien dan efektif.

Rifqinizamy menegaskan bahwa DPR RI akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan memastikan bahwa penghematan anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik dan program-program strategis yang menjadi prioritas pemerintah.

“Kami berharap bahwa langkah efisiensi ini dapat dilakukan dengan bijaksana, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Rifqinizamy.