Kemiskinan di Madura Masih Tinggi, Pemprov Jatim Salurkan Bantuan dan Perkuat Program Sosial
Madura, Moralita.com — Tingkat kemiskinan di Pulau Madura masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Maret 2024, empat kabupaten di Pulau Madura — Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep — masih mencatatkan angka kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di provinsi ini.
Kabupaten Sampang tercatat sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Madura, yakni sebesar 20,83 persen, disusul Bangkalan (18,66 persen), Sumenep (17,78 persen), dan Pamekasan (13,41 persen). Tingginya jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten tersebut menunjukkan adanya tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang inklusif di wilayah ini.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat intervensi kebijakan melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah penyaluran bantuan sebesar Rp6,37 miliar untuk Kabupaten Pamekasan. Bantuan tersebut dialokasikan dalam bentuk sejumlah program strategis, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menyampaikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama:
- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, seperti melalui subsidi pendidikan lewat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), layanan kesehatan gratis, dan program PKH Plus.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama melalui dukungan modal bagi kelompok usaha produktif. Di Pamekasan, misalnya, warga penerima manfaat diberi bantuan modal awal sebesar Rp3 juta untuk mengembangkan usaha mikro.
- Memperkuat infrastruktur dan layanan dasar, termasuk pembangunan jaringan jalan, fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan berbasis desa seperti Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
Selain di Pamekasan, penyaluran bantuan sosial juga dilakukan di kabupaten lain, seperti Sampang yang memperoleh bantuan senilai Rp5,8 miliar. Bantuan ini mencakup berbagai sektor strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Yasin menjelaskan bahwa pengalokasian bantuan dilakukan berdasarkan dua indikator utama, yakni persentase kemiskinan dan jumlah absolut penduduk miskin. Meski persentasenya tertinggi berada di Sampang, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Malang, yakni mencapai 240.140 jiwa.
Penentuan status kemiskinan masih mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, yakni pengeluaran per kapita di bawah Rp500 ribu per bulan. Artinya, sebuah rumah tangga dengan lima anggota keluarga dikategorikan miskin jika total pengeluaran bulanan mereka di bawah Rp2,5 juta. Data kemiskinan tersebut diperbarui setiap semester, yaitu setiap Maret dan September.
Pemprov Jatim juga mengandalkan sistem pendataan berbasis individu, yakni P3KE (Pendataan Pendaftaran Penduduk Kemiskinan Ekstrem), yang memuat nama dan alamat warga miskin secara rinci. Pendekatan ini dinilai efektif dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan.
Dalam pelaksanaan program, pendamping sosial memainkan peran penting. Setiap pendamping PKH Plus bertugas memantau sekitar 20 keluarga penerima manfaat. Jika ditemukan bahwa kondisi ekonomi mereka sudah meningkat, maka dilakukan proses graduasi atau penghapusan dari daftar penerima bantuan agar program bisa dialihkan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Pemprov Jawa Timur juga memperkuat layanan kesehatan dengan mendukung program nasional pemeriksaan kesehatan gratis dan penguatan fungsi Ponkesdes. Tenaga kesehatan seperti bidan desa ditempatkan secara permanen di unit layanan tingkat desa guna memperluas akses kesehatan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal.
Terkait kritik mengenai penyerahan bantuan yang dilakukan secara simbolis di Pamekasan, Yasin menegaskan bahwa hal tersebut tidak menunjukkan eksklusivitas penerima bantuan. Menurutnya, bantuan serupa juga disalurkan ke kabupaten lain seperti Situbondo dan Lumajang sesuai dengan kebutuhan dan data yang tersedia.
