Keracunan MBG di Mojokerto, 152 Anak Terdampak, Operasional Dapur SPPG Bina Bangsa Kutorejo Dihentikan Sementara
Mojokerto, Moralita.com – Dugaan keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini di Mojokerto menu MBG yang diproduksi oleh dapur SPPG Bina Bangsa Semarang 03, yang berlokasi di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo diduga menjadi sumber keracunan ratusan anak yang sebagian besar merupakan santri dan pelajar Pondok Pesantren Al Hidayah dan penerima manfaat sekitarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini Sulistyowati, mengonfirmasi bahwa hingga Sabtu siang, total 152 orang tercatat mengalami keluhan kesehatan yang mengarah pada dugaan keracunan makanan.
Penanganan korban, kata Dyan, dilakukan secara terintegrasi dan terpusat, dengan Posko utama berada di Pondok Pesantren Ma’had An Nur, Desa Singowangi, Kecamatan Kutorejo, didukung oleh tiga puskesmas seperti di Puskesmas Kutorejo, Gondang, dan Pacet serta rujukan lanjutan ke RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis lebih intensif.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengimbau masyarakat, khususnya orang tua penerima manfaat MBG, apabila putra-putrinya mengalami keluhan seperti mual, muntah, pusing, demam, atau diare setelah mengonsumsi menu MBG, agar segera datang ke Posko dan juga bisa langsung ke RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari. Seluruh layanan penanganan diberikan secara gratis,” ujar Dyan kepada wartawan Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan, sampel makanan berupa menu nasi soto dengan lauk ayam bumbu, telur beserta sayur kubis dan buah jeruk yang disajikan pada Jumat (9/1/2025) siang telah diamankan dari bank sampel dapur SPPG dan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan mikrobiologis dan kimiawi.
Namun, hasil uji laboratorium tersebut baru diperkirakan dapat diketahui paling cepat pada Rabu mendatang, mengingat proses analisis yang memerlukan tahapan ilmiah berlapis.
Di sisi lain, Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Mojokerto, Rosi Dian Prasetyo, menyatakan bahwa selama proses investigasi berlangsung, seluruh distribusi MBG dari SPPG Bina Bangsa Semarang 03 dihentikan sementara.
Keputusan ini diambil sebagai langkah mitigasi risiko dan kehati-hatian, sembari menunggu hasil investigasi dari Dinas Kesehatan dan aparat penegak hukum.
“SPPG ini melayani total 2.679 porsi MBG untuk 20 sekolah, dan yang terdampak dugaan keracunan tercatat berasal dari tujuh sekolah. Untuk sementara, kami menunggu instruksi dari BGN Pusat apakah penerima manfaat akan dialihkan ke SPPG terdekat atau skema lain,” jelas Rosi.
Ia menambahkan, tim BGN telah mendatangi dapur SPPG Sabtu siang untuk meminta klarifikasi. Pihak pengelola SPPG mengklaim seluruh tahapan mulai dari persiapan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga distribusi telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan BGN.
Namun, jeda waktu antara konsumsi menu MBG pada Jumat siang dan munculnya gejala pada Jumat malam hingga Sabtu menjelang siang menjadi salah satu titik krusial yang kini tengah didalami secara serius.
Sementara itu, Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Inf. Abi Swanjoyo, menegaskan bahwa pihaknya turut mengawal penanganan dan proses evaluasi secara ketat. Berdasarkan laporan terkini, jumlah korban terdampak telah mencapai 152 orang, dan operasional SPPG terkait telah resmi dihentikan sementara.
“Kami telah berkoordinasi dengan BGN dan instansi terkait. SPPG ini akan dievaluasi secara menyeluruh dan dilakukan investigasi oleh aparat kepolisian. Apabila nantinya terbukti terdapat unsur kelalaian, tentu akan direkomendasikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kasus keracunan massal menu MBG ini kembali menjadi pengingat bahwa program yang dirancang Presiden Prabowo untuk menjamin kecukupan gizi generasi muda tak cukup hanya bermodal niat baik dan jargon kesejahteraan.
Di balik menu senampan nasi soto ayam, terselip tanggung jawab besar bahwa setiap proses harus steril dari kelalaian, sebab satu kesalahan kecil di dapur bisa berubah menjadi krisis kesehatan massal di ruang publik.
