Ketua Mahkamah Partai PPP Tolak Akuisisi oleh Pihak Eksternal Demi Kepentingan Elektoral

Jakarta, Moralita.co –  Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk upaya penggadai an partai kepada pihak eksternal hanya demi mengembalikan PPP sebagai partai parlemen. Ia mengingatkan bahwa PPP merupakan entitas politik bersejarah yang lahir dari perjuangan para ulama dan tidak boleh kehilangan jati dirinya karena kepentingan pragmatis sesaat.

“PPP adalah partai warisan ulama, yang lahir dan tumbuh dari gerakan yang berakar pada kepentingan umat. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan jika PPP diposisikan seolah-olah akan diserahkan atau tergadaikan kepada kekuatan eksternal hanya demi kembali ke Senayan. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh elemen partai,” ujar Irfan, Selasa (27/5).

Irfan mengakui bahwa terdapat aspirasi di internal partai untuk mengajak tokoh dari luar guna memperkuat peluang elektoral PPP dalam Pemilu 2029. Namun, ia menegaskan bahwa arah kepemimpinan partai harus diputuskan dengan mempertimbangkan secara matang kapasitas dan integritas calon pemimpin, serta kemampuannya dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dasar partai.

“Tentu saja ada perdebatan di internal. Muncul pertanyaan, apakah benar tidak ada kader internal yang layak? Apakah harus sosok eksternal yang memimpin dan membawa PPP kembali ke Senayan, bahkan berperan dalam pemerintahan, termasuk di tingkat kabinet? Ini menjadi wacana dan diskursus yang tengah berkembang di dalam partai,” imbuh Irfan.

Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa siapa pun tokoh yang ditawarkan, baik dari internal maupun eksternal partai, harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kultur, nilai, dan karakteristik PPP yang berbasis keislaman dan perjuangan umat.

“Yang paling penting bagi saya adalah figur tersebut harus memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan tradisi dan karakter PPP. Bila ia mampu, maka tentu bisa dipertimbangkan. Persyaratan administratif maupun mekanisme formal lainnya bisa dibicarakan lebih lanjut dalam forum yang sah, seperti Muktamar,” jelasnya.

Namun demikian, Irfan kembali menekankan bahwa keterbukaan PPP terhadap figur eksternal tidak berarti partai akan tunduk pada kepentingan tokoh luar. Prinsip dan identitas partai harus tetap dijaga dan tidak boleh dikompromikan.

“PPP tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung dan berkontribusi, asalkan mereka mampu beradaptasi dengan nilai-nilai partai. Yang harus menyesuaikan adalah tokoh tersebut, bukan sebaliknya PPP yang menyesuaikan diri dengan mereka,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Rommy), menyatakan bahwa terdapat sejumlah tokoh eksternal yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin PPP. Di antaranya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.

Rommy menyampaikan bahwa untuk mengembalikan PPP ke parlemen pada Pemilu 2029, diperlukan sosok pemimpin yang luar biasa dengan kekuatan dan pengaruh yang signifikan.

“Saya berusaha keras agar PPP kembali memperoleh kursi di DPR. Ini bukan tugas ringan, karena sejak era reformasi 1998, belum ada satu partai pun yang berhasil kembali ke Senayan setelah terlempar. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan dan kepemimpinan yang luar biasa untuk membawa partai ini bangkit kembali,” ujar Rommy.

Ia juga mengungkapkan bahwa nama-nama calon pemimpin tersebut telah dikonsultasikan kepada Presiden Joko Widodo. Dari hasil konsultasi itu, nama Amran Sulaiman muncul sebagai kandidat yang dinilai paling potensial.

“Fokus kepada Pak Amran menguat karena Presiden Jokowi mengetahui dengan baik kualitas serta totalitas beliau jika diberikan amanah. Ini menjadi salah satu faktor utama mengapa nama Pak Amran semakin diperhitungkan,” tambah mantan Ketua Umum PPP itu.

Dengan dinamika ini, masa depan PPP akan sangat ditentukan oleh keputusan strategis mengenai arah kepemimpinan partai. Baik kader internal maupun tokoh eksternal, semua pihak dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar partai agar PPP tidak hanya kembali ke parlemen, tetapi juga tetap menjadi representasi autentik perjuangan umat Islam Indonesia.