KPK Dalami Skema Fee dan Mekanisme Pengadaan Barang-Jasa di Sekretariat MPR
Jakarta, Moralita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Dalam pengembangan penyidikan, tim penyidik KPK mendalami alur pengadaan hingga permintaan komitmen fee dengan memeriksa dua orang saksi pada Kamis, 3 Juli 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dua saksi yang diperiksa adalah Iis Iskandar, seorang wiraswasta, dan Benzoni, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Sekretariat Jenderal MPR.
“Kedua saksi hadir dan diperiksa untuk mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan di lingkungan Kesetjenan MPR RI, termasuk mekanisme pembayaran serta dugaan adanya permintaan komitmen fee,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan pers, Jumat (4/7).
Sehari sebelumnya, pada Kamis (3/7), KPK resmi mengumumkan identitas tersangka dalam perkara ini, yakni Maruf Cahyono (MC), yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR periode 2019–2021.
Maruf Cahyono diduga menerima gratifikasi senilai Rp17 miliar dari berbagai proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR. Gratifikasi tersebut diduga berasal dari rekanan penyedia jasa yang menyetorkan komitmen fee sebagai imbalan atas kemenangan proyek.
Pengumuman status tersangka ini merupakan kelanjutan dari penyidikan baru yang diumumkan KPK pada Jumat, 20 Juni 2025.
Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, KPK juga telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Maruf Cahyono. Larangan bepergian tersebut berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 10 Juni hingga 10 Desember 2025.
Penyidikan kasus ini menegaskan komitmen KPK dalam mengawasi praktik pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga tinggi negara yang kerap menjadi celah korupsi. KPK juga menyerukan pentingnya reformasi tata kelola pengadaan secara menyeluruh, khususnya pada instansi pemerintah pusat dan lembaga legislatif.
