KPK Sita Aset Anwar Sadad Terkait Kasus Korupsi Hibah Pokmas APBD Jawa Timur

Jakarta, Moralita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Kali ini, penyitaan dilakukan terhadap dua bidang tanah dan bangunan yang diduga milik anggota DPR RI sekaligus tersangka, Anwar Sadad.

Penyitaan tersebut dilakukan pada Senin, 23 Juni 2025, oleh tim penyidik KPK. Dua aset yang disita masing-masing berlokasi di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo.

“Tim penyidik telah melakukan pemasangan tanda penyitaan terhadap dua aset yang diduga milik tersangka AS (Anwar Sadad), berlokasi di Banyuwangi dan Probolinggo. Aset tersebut diyakini diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dana hibah,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/6).

Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan bahwa Anwar Sadad kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK yang dijadwalkan pada Senin lalu. Ia beralasan tengah menjalankan kegiatan sebagai anggota legislatif.

“Ini merupakan ketidakhadiran yang kedua kalinya. Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan berdalih ada kegiatan kepartaian. Kali ini ia kembali tidak hadir dengan alasan kegiatan kedewanan,” kata Budi.

KPK, menurut Budi, telah mencatat seluruh alasan ketidakhadiran Anwar Sadad dan akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran berulang dalam proses hukum akan berdampak terhadap status hukum tersangka.

Sebagai informasi, kasus dugaan suap pengalokasian dana hibah Pemprov Jawa Timur ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang melibatkan usulan dana hibah melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota legislatif kepada kelompok masyarakat (Pokmas).

Dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang telah diterbitkan, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Rinciannya, empat orang sebagai penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai pemberi.

“Dari empat tersangka penerima suap, tiga di antaranya merupakan penyelenggara negara, sementara satu lainnya adalah staf dari penyelenggara negara tersebut,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Tessa Mahardika, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Dari 17 tersangka pemberi suap, 15 merupakan pihak swasta dan dua lainnya berasal dari kalangan penyelenggara negara. Tessa menambahkan, penyidikan kasus ini akan terus dikembangkan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

KPK menyatakan komitmennya untuk menelusuri seluruh aliran dana dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dugaan praktik perantara dan gratifikasi dalam penyaluran dana hibah tersebut.