KPK Sita Barang Bukti Elektronik Terkait Kasus Investasi Fiktif PT Taspen, Dugaan Kerugian Capai Rp1 Triliun
Oleh Redaksi — Rabu, 25 Juni 2025 13:29 WIB
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Jakarta, Moralita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dalam penyidikan kasus dugaan investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan perusahaan manajer investasi, PT Insight Investments Management (IIM), sebagai tersangka korporasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan setelah tim penyidik menggeledah dua lokasi penting, yaitu sebuah rumah di Depok dan kantor PT Kesuma Agung Selaras (KAS) di Cibinong, Kabupaten Bogor.
“Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti elektronik yang berisi catatan-catatan keuangan penting. Dokumen ini diyakini dapat memperjelas konstruksi perkara yang tengah kami tangani,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (25/6).
Budi menjelaskan, penggeledahan di kantor PT KAS dilakukan karena perusahaan tersebut diduga memiliki keterkaitan langsung dengan skema investasi fiktif yang sedang diselidiki.
“PT KAS merupakan salah satu entitas yang relevan dalam pengembangan penyidikan perkara ini. Hubungannya dengan PT IIM menjadi fokus tim dalam rangka mengurai alur transaksi dan dugaan penyelewengan dana investasi,” tambah Budi.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor pusat PT IIM di kawasan Jakarta Selatan. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen keuangan, transaksi efek, daftar aset, barang bukti elektronik, serta dua unit mobil yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka perorangan, yakni:
- Antonius NS Kosasih, mantan Direktur Utama PT Taspen,
- Ekiawan, Direktur Utama PT IIM.
Keduanya kini telah berstatus sebagai terdakwa dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan investasi fiktif ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, mencapai sekitar Rp1 triliun. KPK menyebut skema yang digunakan melibatkan penempatan dana investasi negara pada instrumen-instrumen fiktif atau berkinerja buruk, yang tidak memberikan imbal hasil sebagaimana dijanjikan.
Artikel terkait:
- Gayus Lumbuun: Tidak Hanya Niat Jahat, Kelalaian Juga Bisa Dihukum
- Kepala Desa Nonaktif Kradinan Dituntut 3,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Anggaran Desa
- KPK Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun
- KPK Periksa Lima Pejabat Pemkab Lamongan, Usut Dugaan Korupsi Proyek Gedung Senilai Rp151 Miliar
- Author: Redaksi
At the moment there is no comment