Mentan Amran Desak DPR Bantu Buka Blokir Anggaran Rp8,15 Triliun untuk Program Pertanian Strategis
Oleh Redaksi Moralita — Kamis, 3 Juli 2025 10:19 WIB
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman.
Jakarta, Moralita.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan keluhan kepada Komisi IV DPR RI terkait masih dibekukannya anggaran sebesar Rp8,15 triliun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025 yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan program strategis seperti optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7), Amran meminta dukungan legislatif untuk mendorong Kemenkeu segera membuka blokir anggaran tersebut agar program-program prioritas bisa berjalan tepat waktu.
“Kami mohon dukungan DPR agar Kementerian Keuangan segera membuka blokir, terutama untuk pelaksanaan Survei Investigasi Desain (SID) pada program cetak sawah dan Oplah,” ujar Amran.
Dari total Rp8,15 triliun anggaran yang belum bisa digunakan, sebesar Rp304,71 miliar merupakan anggaran perjalanan dinas, sedangkan Rp7,85 triliun tergolong dalam blokir non-efisiensi.
Secara lebih rinci, Mentan menyebut bahwa:
- Rp1,2 triliun diblokir untuk konstruksi Oplah,
- Rp2,3 triliun untuk kegiatan cetak sawah,
- Rp3,57 triliun untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen.
Semua blokir anggaran tersebut tidak dapat dibuka sebelum dokumen SID diselesaikan.
“Khusus di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), blokir anggaran non-efisiensi masih cukup besar karena menunggu penyelesaian administrasi teknis,” jelas Amran.
Dengan waktu tersisa hanya enam bulan hingga akhir 2025, Kementan menghadapi tantangan besar untuk mengejar target program pertanian strategis.
Amran mengungkapkan bahwa:
- Untuk program Oplah, dari target 500.000 hektare, baru 288.000 hektare lahan yang blokir anggarannya telah dibuka.
- Untuk cetak sawah, dari target 255.000 hektare, baru 165.000 hektare yang realisasi anggarannya sudah tersedia.
Di samping itu, di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, masih terdapat anggaran benih padi yang diblokir senilai Rp121,57 miliar, mencakup:
- 50.000 hektare untuk benih lahan cetak sawah,
- 100.000 hektare untuk benih program Oplah.
Amran menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar target tanam nasional tahun ini tidak meleset. Terlebih, program Oplah dan cetak sawah merupakan bagian penting dari strategi swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.
“Konstruksi Oplah dan cetak sawah harus segera dimulai agar target tanam tahun 2025 tidak terganggu. Ini soal ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
- Penulis: Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar