Menteri Desa ke Surabaya, Paparkan Konsep Bangun Desa di Rakernas JKSN dan Pergunu
Surabaya, Moralita.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan dalam forum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya bahwa membangun Indonesia sejatinya diawali dari membangun desa.
Hal ini merupakan sinyal kuat bahwa arah pembangunan nasional di era Presiden Prabowo kian ditarik ke akar rumput, tempat masa depan bangsa sesungguhnya dipertaruhkan.
Di hadapan para kiai, guru, dan jaringan santri nasional, ia mengajak peserta melihat desa bukan sebagai pinggiran pembangunan, melainkan sebagai pusat gravitasi kemajuan pembangunan Indonesia.
Karena itu, Kementerian Desa saat ini mengusung tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia.’ Frasa tersebut, menurut Yandri, bukan hanya slogan institusional, tetapi kerangka berpikir pembangunan nasional.
Kata Mendes Yandri, membangun desa berarti membangun fondasi negara, terlebih dengan realitas bahwa Indonesia memiliki 75.266 desa yang terbentang dari Aceh hingga Papua sebuah bentang geografis yang sekaligus menjadi tantangan sekaligus peluang.
Dengan jumlah desa yang demikian besar, Yandri mengakui mustahil kerja pembangunan hanya bertumpu pada Kemendes PDT semata. Ia menekankan pentingnya orkestrasi lintas sektor dengan menggandeng kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, sektor swasta, serta berbagai elemen masyarakat agar terlibat aktif dalam ekosistem pembangunan desa.

“Perlu kolaborasi, perlu kerja sama, yang kata bapak Presiden Prabowo Subianto kita ini bukan Superman tapi Super Team,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI, Jumat, (13/2/2026).
Lebih jauh, Yandri menyoroti bahwa mayoritas program strategis nasional saat ini justru berakar di desa. Ia mencontohkan sejumlah agenda prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program-program tersebut, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan daya tahan sosial masyarakat.
Dalam konteks itu, ia mengajak Pergunu dan JKSN beserta jejaringnya dari tingkat wilayah hingga desa untuk tidak sekadar menjadi pengamat. Partisipasi aktif diperlukan agar program ekonomi kerakyatan benar-benar bertransformasi menjadi gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Selain mendorong keterlibatan dalam program nasional, Yandri juga menekankan pentingnya investasi pada kualitas manusia desa. Pembangunan tidak boleh berhenti pada infrastruktur fisik; ia harus menjangkau dimensi lahir dan batin masyarakat, membuka ruang bagi potensi lokal untuk tumbuh dan berdaya saing.
“Kolaborasi antara Kemendes PDT dengan Pergunu dan JKSN, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di desa, lahir batin, artinya semua potensi di desa bisa dikerjasamakan,” ungkapnya.
Kehadiran Yandri dalam forum strategis tersebut turut didampingi sejumlah pejabat kementerian, antara lain Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nugroho Setijo Nagoro, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Agustomi Masik, serta Staf Khusus Menteri Desa Muhammad Afif Zamroni.
Di tengah dinamika pembangunan nasional yang kian kompleks, pesan Mendes Yandri terasa seperti pengingat bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh gemerlap kota-kota besar, melainkan oleh denyut desa-desa yang jika dikelola dengan benar, akan menjelma menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.






