Menteri PPMI Luncurkan Program Desa Migran EMAS di Gresik: Dorong Ekosistem Migrasi Aman, Legal, dan Sejahtera

Gresik, Moralita.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding secara resmi meluncurkan Program Desa Migran EMAS di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (11/7). Program ini digagas sebagai upaya membangun ekosistem migrasi yang edukatif, maju, aman, dan sejahtera, guna mendorong pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang legal, terampil, dan berdaya saing global.

Peluncuran ini digelar di Wahana Ekspresi Poeponegoro (WEP) dan dihadiri langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, jajaran perangkat desa, serta perwakilan masyarakat calon PMI dan keluarga purna migran.

“Program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan PMI serta keluarganya,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani.

Dalam tahap awal, lima desa di Gresik ditetapkan sebagai Desa Migran EMAS, yaitu Campurejo, Dalegan, Ngemboh, Cangakan, dan Mentaras. Kelima desa tersebut dipilih berdasarkan tingginya angka migrasi serta potensi untuk menjadi model percontohan migrasi yang legal, aman, dan berdampak ekonomi.

Yani mengungkapkan, berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Gresik, saat ini tercatat 3.024 orang PMI asal Gresik yang sebagian besar bekerja di Malaysia, disusul oleh Hong Kong dan Taiwan sebagai tujuan utama.

“Wilayah dengan persebaran PMI tertinggi berada di Kecamatan Dukun, Panceng, Ujungpangkah, dan Bawean,” jelasnya.

Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa pihaknya menjalankan dua mandat utama dari Presiden Prabowo Subianto, yakni mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan orang, serta memastikan penempatan tenaga kerja secara legal dan profesional.

“Sebagian besar kasus kekerasan terhadap pekerja migran terjadi karena proses keberangkatan yang tidak sah. Oleh karena itu, peran desa dan pemerintah kabupaten sangat vital dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan pendampingan kepada calon PMI,” tegas Karding.

Karding juga mengungkapkan bahwa hingga 9 Juli 2025, tersedia 381.066 lowongan kerja di luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia. Namun, tingkat penyerapan tenaga kerja baru mencapai 7,52 persen, angka yang dinilai masih jauh dari ideal.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah akan mendorong pendirian Migran Center di daerah-daerah kantong PMI. Fasilitas ini akan difungsikan sebagai pusat pelatihan dan pemberdayaan, yang memberikan bekal keterampilan, pelatihan bahasa, serta kesiapan mental dan budaya bagi para calon pekerja migran.

“Kami tidak ingin hanya mengirim orang ke luar negeri, tetapi mengirim warga negara yang siap bekerja, terlindungi secara hukum, dan memiliki masa depan yang cerah,” tandasnya.

Program Desa Migran EMAS tidak hanya berfokus pada aspek pelindungan, tetapi juga diarahkan sebagai strategi pembangunan ekonomi desa berbasis migrasi aman. Melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan menciptakan lingkungan sosial yang suportif bagi PMI, serta mendorong pemanfaatan remitansi secara produktif di tingkat desa.

Dengan peluncuran ini, Kabupaten Gresik menjadi salah satu pionir dalam reformasi tata kelola migrasi tenaga kerja berbasis komunitas yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.