MTI Sarankan Pejabat Gunakan Transportasi Umum, Bahlil Lahadalia: Saya dulu Sopir Angkot Tak Perlu Diajari
Oleh Tim Redaksi Moralita — Minggu, 2 Februari 2025 12:10 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Bogor, Moralita.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar pejabat negara harus sering menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari.
Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi saran tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya tidak perlu diajari cara menggunakan angkutan umum karena masa mudanya pernah menjadi kondektur bahkan sopir angkot.
Hal ini disampaikan Bahlil saat menghadiri acara di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (2/2).
“Siapa yang menyampaikan ide itu? Tolong sampaikan kepada pengamat itu, bahwa saya, Bahlil, tidak perlu diajari naik angkutan umum. Saya pernah menjadi kondektur angkot selama tiga tahun di terminal dan sopir angkot selama dua tahun saat masih SMA. Bahkan saat kuliah, saya juga mengemudikan angkot,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa dirinya sudah memahami betul seluk-beluk menggunakan angkutan umum.
“Jadi, nanti saya yang akan menjelaskan bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, tidak perlu diajari hal itu karena itu adalah ilmu yang sudah saya kuasai,” jelasnya.
Kesiapan Bahlil sebagai Narasumber
Meskipun menolak untuk diajari, Bahlil menyatakan kesediaannya jika diminta untuk naik angkutan umum atau bahkan memberikan penjelasan terkait penggunaan transportasi umum kepada pejabat lain.
“Tidak ada masalah. Namun, tidak perlu diumumkan secara berlebihan. Jika memang diperlukan peningkatan pemahaman bagi pejabat tentang cara naik angkot, ajak saja saya sebagai pembicara,” ujarnya.
Saran MTI untuk Pejabat Negara
Sebelumnya, MTI menilai bahwa pejabat negara seharusnya lebih sering menggunakan transportasi umum. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa pengawalan berlebihan untuk pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden dapat memicu kecemburuan sosial.
“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat negara lainnya tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang harus menghadiri rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang setara dengan kota-kota besar di dunia, dengan cakupan layanan mencapai 89,5 persen wilayah Jakarta,” ujar Djoko.
Djoko juga menyarankan agar pejabat negara membiasakan diri menggunakan angkutan umum minimal sekali seminggu. “Dengan bercampur dengan masyarakat umum, pejabat akan lebih memahami kondisi nyata kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Pentingnya Kesadaran Pejabat terhadap Transportasi Umum
Saran MTI ini bertujuan untuk mendorong kesadaran pejabat negara terhadap pentingnya transportasi umum serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan pengawalan yang berlebihan.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi di kota-kota besar, khususnya Jakarta.
Dengan pengalamannya sebagai mantan sopir dan kondektur angkot, diharapkan dapat menjadi contoh bagi pejabat lain untuk lebih memahami dan memanfaatkan transportasi umum.
Artikel terkait:
- Indonesia Targetkan Operasional PLTN Pertama pada 2032, Pembangunan Fisik Dimulai 2027
- Presiden Prabowo Gelar Rapat Strategis di Istana Negara Bahas Percepatan Proyek Hilirisasi Nasional Senilai USD 45 Miliar
- Pemkab Jombang Serius Usulkan Flyover Bandarkedungmulyo ke Pusat, Solusi Jangka Panjang untuk Atasi Kemacetan Arus Tol-Kediri-Nganjuk
- LHKPN Direktur Utama BPR Majatama Mojokerto Punya Utang Hampir 2 Miliar, Sisa Harta 6 Juta
- Penulis: Tim Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar