Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja Batalkan Aksi Unjuk Rasa 3 Juni, Dialog dengan Pemerintah dan DPR Dijadwalkan
Jakarta, Moralita.com – Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja-Serikat Buruh (KSP-PB) secara resmi membatalkan rencana aksi unjuk rasa nasional yang semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025, di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI. Keputusan pembatalan ini diambil menyusul tercapainya kesepakatan awal antara perwakilan buruh dengan pemerintah dan DPR RI untuk membuka ruang dialog dan perundingan mengenai empat isu utama yang menjadi tuntutan buruh.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa agenda perundingan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis, 5 Juni 2025, dengan melibatkan perwakilan dari pemerintah serta anggota legislatif.
“Dengan adanya kesepakatan awal untuk membuka ruang dialog, maka aksi demonstrasi yang rencananya melibatkan ribuan buruh pada 3 Juni resmi kami batalkan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (2/6).
Adapun empat tuntutan utama yang disuarakan oleh Partai Buruh dan KSP-PB meliputi:
- Penolakan terhadap penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan karyawan PT Pos Indonesia.
- Pengangkatan tenaga kerja Mitra Pos menjadi karyawan tetap PT Pos Indonesia.
- Penolakan terhadap rencana kenaikan iuran dan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan BPJS Kesehatan.
- Penghentian praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan penghapusan sistem kerja outsourcing.
Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan bahwa dua dari empat isu tersebut—yakni terkait nasib pensiunan PT Pos Indonesia dan status ketenagakerjaan Mitra Pos—akan dibahas secara langsung dalam pertemuan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pimpinan Danantara (Holding BUMN Logistik) pada hari yang sama.
“Untuk isu pensiunan dan Mitra Pos, telah disepakati akan dilakukan pertemuan khusus pada 5 Juni 2025 bersama Menteri BUMN dan pimpinan Danantara guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan,” terang Said Iqbal.
Sementara itu, dua isu lainnya, yaitu reformasi sistem iuran BPJS Kesehatan serta penghentian praktik outsourcing dan PHK semena-mena, akan menjadi agenda utama dalam perundingan antara perwakilan buruh, pemerintah, dan DPR RI pada tanggal tersebut.
Said Iqbal menyampaikan harapannya agar perundingan yang akan digelar dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada pekerja, khususnya dalam upaya memperbaiki kesejahteraan pensiunan dan memberikan kepastian status kerja bagi tenaga kerja Mitra Pos.
“Harapan kami, proses dialog ini tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan solusi konkret yang berpihak pada kaum buruh,” pungkasnya.
