Selasa, 5 Agu 2025
light_mode
Home » Government » PDIP Dinilai Sulit Bergabung ke Pemerintahan Prabowo Selama Gibran Masih Menjabat Wapres

PDIP Dinilai Sulit Bergabung ke Pemerintahan Prabowo Selama Gibran Masih Menjabat Wapres

Oleh Redaksi Moralita — Senin, 9 Juni 2025 14:32 WIB

Jakarta, Moralita.com – Peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat kecil selama Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pandangan ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, ketegangan politik yang dipicu oleh kontestasi Pilpres 2024 serta dinamika hubungan antara PDIP dan keluarga Presiden Joko Widodo menjadi hambatan utama terbentuknya kerja sama politik antara PDIP dan pemerintahan saat ini.

Baca Juga :    Kementerian ESDM Tegaskan Tidak Terlibat dalam Pembatalan Diskon Tarif Listrik Juni–Juli 2025

“Peluang PDIP untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo akan terbuka lebar apabila Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Salah satu skenario yang memungkinkan adalah pemakzulan,” ujar Jamiluddin kepada media, Senin (9/6).

Jamiluddin berpendapat bahwa jika proses pemakzulan Gibran benar-benar terjadi dan berakhir dengan pemberhentian dari jabatannya, PDIP diprediksi akan langsung membuka ruang komunikasi politik dengan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga :  Mendagri Izinkan Kepala Daerah Definitif Langsung Mutasi Pegawai untuk Efektivitas Pemerintahan

“PDIP kemungkinan besar akan secara terbuka dan tulus menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo untuk bersama-sama membangun Indonesia,” jelasnya.

Lebih jauh, Jamiluddin menilai bahwa kehadiran PDIP dalam koalisi pemerintahan dapat berdampak pada pergeseran komposisi kekuasaan di lingkaran dalam kekuasaan eksekutif. Ia memprediksi akan ada upaya pembersihan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlalu terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo.

“PDIP tentu akan kesulitan bekerja sama dengan individu-individu yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Jokowi. Untuk itu, apabila mereka bergabung dalam pemerintahan, konfigurasi kekuasaan kemungkinan besar akan mengalami reposisi,” tandasnya.

Baca Juga :  KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto, PDIP Sebut Sebagai Serangan Politik Jelang HUT Partai

Hingga saat ini, PDIP masih belum menunjukkan sikap resmi terkait peluang bergabung ke dalam pemerintahan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sementara itu, hubungan antara partai berlambang banteng tersebut dan Presiden Jokowi kian merenggang, terutama pasca-pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa dukungan partai induknya.

  • Author: Redaksi Moralita

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

expand_less