Pemerintah Bangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Wilayah 3T Guna Percepat Penurunan Stunting

 Jakarta, Moralita.com – mengumumkan rencana strategis pembangunan 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Program ini akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengumuman ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“BGN tengah menyusun langkah konkret untuk membangun 1.542 SPPG baru melalui pendanaan APBN, yang akan difokuskan pada daerah-daerah dengan prevalensi stunting tinggi serta wilayah terluar yang sulit dijangkau,” jelas Dadan dalam forum tersebut.

Menurut Dadan, selama ini pengembangan dan operasionalisasi SPPG sebagian besar difasilitasi oleh mitra kerja sama dari sektor swasta maupun organisasi non-pemerintah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kehadiran negara tetap krusial, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses.

“Pembangunan SPPG melalui skema APBN sangat dibutuhkan, terutama di wilayah yang jumlah penerima manfaatnya relatif kecil, misalnya hanya berkisar antara 200 hingga 1.000 orang. Di lokasi-lokasi seperti itu, mitra swasta cenderung menghadapi kendala dalam melakukan intervensi,” ujarnya.

Dadan yang juga merupakan Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan bahwa SPPG saat ini telah tersebar di seluruh provinsi, mulai dari Sabang hingga Merauke. Namun, ia mengakui bahwa distribusi dan pertumbuhannya masih belum merata di berbagai daerah.

Sebagai ilustrasi, ia menyoroti Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus stunting tertinggi secara absolut di Indonesia. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan tingginya jumlah SPPG yang tersedia di provinsi tersebut.

“Walaupun laju pertumbuhan SPPG berbeda-beda di setiap daerah, Jawa Barat tercatat memiliki jumlah kasus stunting tertinggi. Ini bukan dilihat dari sisi persentase, tetapi dari segi jumlah absolut, karena jika angka prevalensi stunting 21 persen dikalikan dengan jumlah populasi Jawa Barat yang besar, maka jumlah kasusnya menjadi signifikan,” ungkap Dadan.

Ia menambahkan bahwa kemudahan akses di Jawa Barat menjadi faktor yang mendukung partisipasi aktif mitra swasta dalam pembangunan SPPG di wilayah tersebut. Sebaliknya, di wilayah 3T yang memiliki tingkat kesulitan geografis tinggi, kehadiran pemerintah melalui intervensi langsung menjadi sangat penting.

“Wilayah seperti Jawa Barat relatif mudah dijangkau sehingga mitra dapat masuk dan berkontribusi. Namun untuk memastikan pemerataan, pembangunan SPPG dengan dana APBN akan difokuskan ke daerah-daerah prioritas yang selama ini belum tersentuh secara optimal,” pungkasnya.

Langkah ini juga selaras dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan pemerintah, dengan tujuan utama menekan prevalensi stunting melalui pendekatan berbasis layanan gizi yang terintegrasi dan berkelanjutan.