Mojokerto, Moralita.com – Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan atas capaian nilai Sistem Pengendalian Internal (SPI) tertinggi kedua di Jawa Timur, berdasarkan evaluasi terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penilaian ini menyoroti keberhasilan Pemkot Mojokerto dalam menjaga integritas, transparansi, dan pencegahan perdagangan pengaruh (trading in influence) di berbagai aspek tata kelola pemerintahan.
Penjabat Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, mengapresiasi pencapaian tersebut dan menyatakan rasa syukurnya. Menurutnya, keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama dalam menerapkan prinsip transparansi dan pengendalian terhadap praktik yang tidak sehat dalam pengambilan keputusan publik.
“Keberhasilan kami dalam mencapai nilai SPI tertinggi kedua di Jawa Timur ini adalah bukti dari upaya konsisten untuk memastikan setiap proses dan kebijakan yang diambil Pemkot Mojokerto sesuai prinsip transparansi. Hal ini juga tidak lepas dari orkestrasi yang baik di bawah arahan Sekda, yang mampu mengharmonisasikan seluruh kepala OPD, serta dukungan Inspektorat sebagai pengampu,” ungkap Ali Kuncoro pada Kamis (23/1).
Fokus pada Pencegahan Perdagangan Pengaruh
Ali Kuncoro menjelaskan bahwa salah satu dimensi penilaian penting dalam SPI adalah trading in influence atau perdagangan pengaruh. Pemkot Mojokerto telah menempatkan dimensi ini sebagai fokus utama dalam sistem pengendalian internal. Melalui pengawasan ketat dan mekanisme pelaporan yang efektif, pemerintah berhasil meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami terus berkomitmen menjaga agar setiap keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik merugikan menjadi prioritas kami,” tambahnya.
Inisiatif dan Komitmen Berkelanjutan
Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemkot Mojokerto tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Berbagai langkah strategis telah diambil, antara lain:
1. Penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat layanan publik.
2. Peningkatan pengawasan internal melalui audit yang lebih ketat.
3. Sosialisasi antikorupsi guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Selain itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Rincian Nilai SPI Pemkot Mojokerto
Dari tujuh dimensi penilaian SPI, Kota Mojokerto mencatatkan hasil sebagai berikut:
Integritas dalam Pelaksanaan Tugas: 78,29
- Pengelolaan Anggaran: 76
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 64,88
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 69,37
- Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence): 82,35
- Sosialisasi Antikorupsi: 74,64
- Transparansi: 86,15
Pemkot Mojokerto bertekad mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dengan terus memperkuat tata kelola pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, demi tercapainya pelayanan publik yang optimal dan berintegritas.
Discussion about this post