Surabaya, Moralita.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan menengah bagi masyarakat kurang mampu. Tahun ini, Pemprov Jatim menyediakan total 72.841 kuota beasiswa, terdiri dari beasiswa penuh dan bantuan biaya pendidikan terjangkau bagi siswa SMA/SMK swasta di seluruh wilayah Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa angka ini mengalami peningkatan signifikan dari kuota sebelumnya yang berjumlah 56.647 penerima. Peningkatan ini didasarkan pada data terkini yang dirilis oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jatim.
“Alhamdulillah, kerja sama yang kami bangun dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta berjalan lancar dan semakin meningkat. Target awal kami hanya 30 ribu, kemudian meningkat menjadi 56.647, dan sekarang bertambah 28,59 persen menjadi 72.841 penerima,” ujar Khofifah dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (29/5/2025).
Distribusi Kuota Beasiswa
Beasiswa tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni:
Berita Terkait
- Beasiswa Penuh:
- Untuk siswa SMA swasta: 12.650 kuota
- Untuk siswa SMK swasta: 19.912 kuota
- Bantuan Biaya Pendidikan Terjangkau:
- Untuk siswa SMA swasta: 11.486 kuota
- Untuk siswa SMK swasta: 28.793 kuota
Secara keseluruhan, kuota tersebut dialokasikan ke 1.156 lembaga pendidikan dari total 2.936 sekolah swasta yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Khofifah menegaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan swasta, yang bertujuan untuk memberikan alternatif pendidikan bagi lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Program ini menjadi solusi bagi siswa dari keluarga prasejahtera agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya besar. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh lembaga swasta yang telah bersedia berkolaborasi demi mencerdaskan anak-anak Jawa Timur,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jatim juga menyediakan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp1 juta per siswa bagi calon murid yang tidak lolos SPMB sekolah negeri dan memilih melanjutkan ke sekolah swasta, dengan ketentuan mereka tidak menerima bantuan dari program pemerintah lainnya, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).
Pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) lalu, Khofifah menyatakan bahwa setiap kabupaten/kota telah diberikan kuota 150 calon siswa baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan 2), termasuk dari keluarga buruh atau pekerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,7 miliar.
SPMB 2025: Tantangan dan Inovasi Baru
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa Dindik Jatim telah mengantisipasi kendala teknis dalam pelaksanaan SPMB 2025 dengan menyiapkan 7.155 petugas helpdesk yang tersebar di satuan pendidikan, cabang dinas, hingga kantor Dindik provinsi.
“Inovasi tahun ini adalah adanya sistem informasi yang memuat daftar sekolah swasta penyedia beasiswa penuh dan pendidikan terjangkau. Ini akan membantu masyarakat dalam memilih sekolah alternatif yang sesuai,” jelas Aries.
Tahun ini, daya tampung sekolah negeri hanya sebesar 261.396 kursi, sementara jumlah lulusan SMP dan sederajat di Jawa Timur mencapai 682.252 siswa. Artinya, hanya 38,81 persen siswa yang bisa ditampung di sekolah negeri, sedangkan 61,69 persen lainnya atau sekitar 420.856 siswa harus melanjutkan ke sekolah swasta.
“Sejak April lalu, kami telah melakukan penjajakan kerja sama dengan berbagai sekolah swasta melalui 24 cabang dinas pendidikan. Target awal 30 ribu siswa kini telah berkembang pesat hingga menembus angka 70 ribu lebih,” tegas Aries.
Perubahan Skema Seleksi
Aries juga menginformasikan bahwa pada pelaksanaan SPMB 2025 terdapat perubahan sistem seleksi, khususnya pada jalur domisili. Jika sebelumnya prioritas seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal, kini nilai akademik menjadi faktor utama, yang dihitung dari rapor semester 1 hingga 5 serta indeks sekolah asal siswa.
“Prioritas seleksi sekarang diawali dengan nilai akademik, baru kemudian mempertimbangkan jarak. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah,” pungkasnya.
Discussion about this post