Perdebatan Usulan Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis, Antara Cukai Rokok, Dana CSR, dan Zakat

Jakarta, Moralita.com – Wacana mengenai sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu diskusi hangat di kalangan pejabat publik. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani, mengusulkan agar pembiayaan program tersebut diambil dari penerimaan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, alih-alih menggunakan dana zakat.

“Untuk Program Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Cukai rokok per tahun sudah mencapai Rp150 triliun. Itu solusi yang realistis dan tidak menimbulkan polemik,” ujar Irma dalam keterangannya, Jumat (17/1).

Irma menegaskan bahwa penggunaan dana zakat telah memiliki regulasi yang jelas dan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, seperti bantuan kepada fakir miskin.

“Zakat itu fungsinya sudah diatur untuk kepentingan umat. Tidak perlu dicampuradukkan dengan program lain. Fokuskan pada tujuan utama zakat, yaitu membantu mustahik,” tegas Irma, yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.

Alternatif Pendanaan dari CSR dan APBN

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengusulkan agar pendanaan program MBG diperoleh melalui pengoptimalan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi lintas sektor. Dana CSR dari perusahaan swasta dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat maupun aturan hukum yang berlaku,” ujar Selly.

Ia menambahkan bahwa program MBG seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial negara yang didanai oleh APBN atau sumber lain yang lebih fleksibel, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik.

Tanggapan Presiden Prabowo

Merespons diskusi yang berkembang, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat siap melaksanakan program MBG pada 2025. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan program ini.

“Pemerintah siap. Semua anak-anak Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi di 2025 ini. Untuk zakat, biarkan pengurus yang berwenang mengelolanya,” ujar Prabowo dalam pernyataannya saat menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di Jakarta Selatan, Kamis (16/1).

Presiden juga membuka peluang bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk turut berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kami mempersilakan pemda untuk ikut serta. Yang penting, program ini berjalan efisien, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Gagasan dari Ketua DPD RI

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung program MBG. Ia berpendapat bahwa sifat gotong royong yang melekat pada masyarakat Indonesia dapat menjadi solusi untuk pembiayaan program ini.

Namun, Sultan tidak mempermasalahkan kritik yang muncul terhadap usulannya. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut hanya sebagai salah satu alternatif solusi untuk memastikan program berjalan lancar tanpa hambatan anggaran atau teknis.

“Kami memahami bahwa peran kami sebagai pimpinan lembaga parlemen rentan terhadap kritik dan prasangka publik. Namun, sebagai Ketua DPD RI, saya merasa perlu memberikan gagasan alternatif untuk mendukung keberlanjutan program ini,” jelas Sultan.

Polemik yang Memicu Diskursus Publik

Diskusi terkait sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis ini memunculkan berbagai pandangan di tengah masyarakat. Berbagai usulan yang diajukan, mulai dari pemanfaatan cukai rokok, dana CSR, hingga zakat, mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan kebijakan sosial dengan kebutuhan anggaran yang besar.

Namun, apapun sumber pendanaannya, keberhasilan Program MBG akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.