Pesan KH. Asep Saifuddin Chalim pada Bupati Mojokerto, Adopsi Ketegasan Presiden Prabowo

Mojokerto, Moralita.com – KH. Asep Saifuddin Chalim, seorang ulama besar yang merupakan Dzuriyah (keturunan) Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Chalim sekaligus ayahanda Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra (Gus Barra), menyatakan kebanggaannya pada sikap tegas Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dan memberantas mafia penggerogot anggaran negara.

KH. Asep menegaskan bahwa Bupati Mojokerto Gus Barra dan Wakil Bupati dr. Rizal Octavian harus menunjukkan ketegasan yang sama dalam menjaga transparansi dan memberantas praktik korupsi dan patologi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

“Di Kabupaten Mojokerto, Gus Barra dan dr. Rizal harus memiliki sikap yang sama tegasnya dan tanpa kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan,” tegas Kyai Asep, Kamis (13/3).

Menurutnya, dukungan dan pengawasan dari masyarakat sangat penting dalam memastikan jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik kotor. Tanpa adanya pengawasan dan evaluasi dari masyarakat, bupati dan wakil bupati diibaratkan berjalan di hutan belantara yang penuh dengan ancaman ‘binatang buas’ yang kapanpun siap menyerangnya.

“Tanpa dukungan dan kritik konstruktif dari masyarakat, sama saja melepaskan Gus Barra dan dr. Rizal di tengah hutan belantara yang dipenuhi binatang buas yang siap menerkam. Kita harus bersama-sama mengawal pemerintahan ini agar berjalan sesuai amanah rakyat,” lanjutnya.

Mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai Miniatur Indonesia yang Maju, Adil, dan Makmur

Kyai Asep menekankan bahwa dengan terpilihnya Gus Barra dan dr. Rizal, masyarakat Mojokerto memiliki harapan besar untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto sebagai miniatur Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Ia menyerukan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dari segala bentuk patologi birokrasi termasuk praktik jual beli jabatan, fee proyek, dan manipulasi anggaran.

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus bebas dari penyakit birokrasi seperti jual beli jabatan, fee proyek, laporan fiktif, dan mark-up anggaran. Kita harus mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bersih dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bukti komitmennya terhadap integritas, Kyai Asep menegaskan bahwa dirinya tidak terbersit niat sedikitpun mengambil keuntungan 1 rupiahpun dari APBD Kabupaten Mojokerto. Bahkan, pihaknya tidak mau mendirikan PT atau CV guna menggarap proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto.

“Saya tegaskan, saya tidak akan mendirikan PT atau CV untuk mendapatkan proyek Pemkab. Saya juga mengingatkan kepada seluruh tim pendukung Mubarok agar tidak memanfaatkan kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengambil keuntungan melalui cara yang tidak baik,” tegasnya.

Peringatan Keras bagi Pihak Birokrat dan jiga Tim Pendukung untuk Stop Praktik Kotor di Pemkab Mojokerto

Kyai Asep juga memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan Gus Barra dan dr. Rizal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia meminta agar tidak ada lagi praktik jual beli jabatan atau dominasi dalam memenangkan tender-tender proyek besar di lingkungan Pemkab Mojokerto.

“Disini dihadapan Bapak/Ibu sekalian saya tegaskan kepada pihak birokrasi dan juga seluruh tim pendukung Mubarok, jangan memanfaatkan kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk memperoleh proyek secara tidak adil atau melakukan jual beli jabatan. Semua proses harus berjalan sesuai aturan dan transparansi,” tegas Kyai Asep.

Langkah Konkret Bersihkan Panitia Lelang dari Intervensi Mafia Proyek

Kyai Asep menegaskan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tidak ada lagi praktik fee proyek, laporan fiktif, atau mark-up anggaran di lingkungan Pemkab Mojokerto.

Ia juga meminta agar seluruh panitia lelang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersih dari campur tangan dan intervensi pihak-pihak yang selama ini menguasai tender-tender besar.

“Panitia lelang di OPD harus bebas dari pengaruh para mafia proyek. Kita ingin memastikan semua proses berjalan transparan dan sesuai regulasi. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik kotor yang merugikan masyarakat,” jelasnya.

Kyai Asep menutup pernyataannya dengan mengingatkan kembali cita-cita besar pasangan Mubarok (Muhammad Albarra dan dr. Rizal Octavian) untuk menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang menjadi contoh miniatur Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

“Jangan pernah melupakan cita-cita besar Mubarok untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai miniatur Indonesia yang maju, adil, dan makmur untuk seluruh rakyat,” pungkasnya.