Presiden Prabowo Didorong Evaluasi Kinerja Erick Thohir, Dinilai Gagal Konsolidasikan BUMN

Jakarta, Moralita.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, seiring dengan penurunan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah secara agregat.

Desakan tersebut disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, yang menilai bahwa Erick Thohir belum mampu menunjukkan performa optimal dalam proses konsolidasi BUMN, terutama dari aspek kinerja laba bersih yang mengalami koreksi signifikan.

“Presiden Prabowo perlu segera mengevaluasi Menteri BUMN, Erick Thohir, karena kinerjanya dalam mengonsolidasikan BUMN tergolong mengecewakan. Hal ini terlihat dari penurunan laba bersih konsolidasi BUMN sebesar 7,03 persen dibanding tahun sebelumnya,” ujar Muslim dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (8/6/2025).

Muslim memaparkan bahwa pada tahun 2023, laba konsolidasi seluruh BUMN tercatat mencapai Rp327 triliun. Namun pada tahun 2024, jumlah tersebut turun menjadi Rp304 triliun. Ia membandingkan capaian itu dengan kinerja Petronas, perusahaan minyak milik negara Malaysia, yang pada tahun fiskal terakhir membukukan laba bersih sebesar Rp422 triliun.

“Satu perusahaan negara milik Malaysia, yaitu Petronas, bisa mencatatkan laba yang melampaui total laba bersih seluruh BUMN kita. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan BUMN Indonesia,” tambahnya.

Menurut Muslim, data tersebut mencerminkan kegagalan Erick Thohir dalam memaksimalkan potensi BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional. Ia menilai, dengan catatan kinerja yang menurun, keberadaan Erick di jajaran Kabinet Merah Putih dapat menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo ke depan.

“Dengan prestasi seperti ini, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Prabowo. Erick Thohir adalah bagian dari kabinet sebelumnya, dan bila tidak dievaluasi, bisa menjadi sumber tekanan baru dalam pemerintahan mendatang,” ujarnya.

Muslim menekankan pentingnya pembenahan manajerial dan strategis di tubuh Kementerian BUMN agar perusahaan-perusahaan milik negara dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.

“Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan opsi-opsi perbaikan, termasuk kemungkinan menunjuk figur baru yang lebih berorientasi pada hasil dan memiliki visi jangka panjang terhadap transformasi BUMN,” tutupnya.