Realisasi Utang Baru Pemerintah Capai Rp349,3 Triliun Hingga Mei 2025, Wamenkeu Tegaskan Pembiayaan Non-Utang Tetap Dioptimalkan
Jakarta, Moralita.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi penarikan utang baru hingga 31 Mei 2025 telah mencapai Rp349,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 45 persen dari total target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Mei 2024, realisasi penarikan utang baru tercatat hanya sebesar Rp132,16 triliun.
Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam strategi pembiayaan. Selain pembiayaan melalui utang, pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan non-utang sebesar Rp24,5 triliun hingga akhir Mei 2025, atau sekitar 15,3 persen dari total target pembiayaan non-utang dalam APBN 2025 yang mencapai Rp159,7 triliun.
“Artinya, kita melakukan investasi untuk sektor-sektor prioritas tanpa menambah beban utang negara. Pembiayaan non-utang ini perlu
digarisbawahi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas fiskal,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).
Ia menekankan bahwa penarikan utang dilakukan secara fleksibel, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan, baik dari segi waktu, instrumen, maupun komposisi mata uang. Selain itu, strategi pembiayaan juga diperkuat melalui mekanisme pre-funding, peningkatan dana cadangan (cash buffer), serta manajemen kas dan utang yang berkelanjutan.
Dalam periode yang sama, pemerintah juga telah merealisasikan alokasi pembiayaan sebesar Rp28,1 triliun untuk mendukung program strategis, khususnya sektor perumahan rakyat dan ketahanan pangan.
Rincian realisasi menunjukkan bahwa:
- Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah tersalurkan sebesar Rp12,59 triliun, meningkat dari Rp10,96 triliun pada April 2025. Dana ini telah digunakan untuk pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota bulan sebelumnya.
- Program ketahanan pangan melalui Perum Bulog memperoleh suntikan investasi sebesar Rp16,6 triliun, dengan realisasi pencairan mencapai Rp16,57 triliun hingga Mei 2025. Dana tersebut digunakan untuk menyerap 488 ribu ton beras dan 1,65 juta ton gabah dari petani. Angka ini menunjukkan peningkatan dari April 2025 yang mencatat penyerapan 471 ribu ton beras dan 1,46 juta ton gabah.
“Langkah ini tidak hanya memperkuat cadangan pangan nasional, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas harga, mendukung nilai tukar petani, serta menahan laju inflasi pangan dalam rentang 3 hingga 5 persen,” jelas Thomas.
Thomas menegaskan, keseluruhan strategi pembiayaan negara, baik melalui utang maupun non-utang, dilakukan dengan perhitungan matang. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Investasi publik harus tetap produktif, namun tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang negara,” tutupnya.
