Government

Jakarta, Moralita.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu ketentuan utama dalam regulasi ini adalah pemberian manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah pekerja selama maksimal enam bulan. Kebijakan tersebut tertuang […]

Jakarta, Moralita.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memfinalisasi surat edaran yang akan menjadi panduan resmi bagi para kepala daerah dalam menerapkan efisiensi anggaran di wilayah masing-masing. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Wakil Menteri […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengusulkan beberapa opsi tanggal untuk pelantikan kepala daerah non sengketa dan yang telah mendapatkan putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Presiden Prabowo mengusulkan kepada Mendagri bahwa pelantikan diselenggarakan pada 20 Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Tito […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli tengah mempercepat pembahasan terkait kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol). Regulasi mengenai THR ini ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan, sebelum memasuki bulan Ramadan. Yassierli menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemberian THR bagi […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan penyusunan regulasi perlindungan anak di ruang digital. Presiden meminta agar aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. “Presiden telah menyampaikan arahan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) agar kami segera menyelesaikan regulasi perlindungan anak […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa harga elpiji 3 kg seharusnya mencapai Rp 42.750 per tabung jika tidak ada intervensi subsidi dari pemerintah. Namun, berkat kebijakan subsidi, masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp 18.000 hingga Rp 23.000 per tabung, tergantung pada lokasi. Di beberapa daerah, harga elpiji subsidi—yang sering disebut sebagai […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak terlibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengalami penundaan dari rencana semula pada 6 Februari 2025. Pelantikan tersebut akan digabungkan dengan pelantikan kepala daerah yang menunggu hasil putusan sela (dismissal) dari MK. “Pelantikan yang semula direncanakan pada 6 […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan permodalan kepada pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Dukungan ini diberikan untuk meringankan beban keuangan yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha kecil. “Kami dari Kementerian UMKM bersama Badan Gizi Nasional, atas arahan Bapak […]

Jakarta, Morlita.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan penjelasan terkait agenda pelaksanaan retreat bagi para kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bima, kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung sekitar satu minggu setelah pelantikan. “Kemungkinan besar retreat akan digelar di Magelang, sekitar satu minggu pasca pelantikan,” ujar Bima […]

Jakarta, Moralita.com – Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berisi langkah-langkah strategis untuk efisiensi belanja pemerintah dalam pelaksanaan APBN serta APBD 2025. Total anggaran yang ditargetkan untuk efisiensi mencapai Rp306,69 triliun, atau sekitar 8,5% dari total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Inpres tersebut ditandatangani pada 22 Januari […]